Caption : Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat H. Raden Tedi,ST (kiri) bersama Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan (baju batik) saat kunker banggar ke Bank BJB Kantor Wilayah II Jakarta Pusat, Kamis (13/07/2023)
DKI JAKARTA.LENTERAJABAR.COM,-- Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat ke Kantor Wilayah II Bank BJB DKI Jakarta dalam rangka Pembahasan APBD Tahun 2024, Kamis (13/07/2023)
Rombongan Tim Banggar DPRD Provinsi Jawa barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si. dan Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM terima oleh Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan bertempat di Bank BJB Kantor Wilayah II Jakarta Pusat beralamat di LT. 9, Gedung Arthaloka, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.2, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanahabang ,Kota Jakarta Pusat.
Menurut anggota Badan Anggaran H. Raden Tedi,ST kunker ke ke Kantor Wilayah II Bank BJB DKI Jakarta dalam upaya mencari masukan dan informasi dari Badan Uaha Milik Daerah (BUMD) kebanggan masyarakat Jabar dan Banten ini terkait mekanisme penggaran untuk tahun 2024 mendatang.
Lebih lanjut dikatakan Anggota Legislatif (Aleg) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat H.Raden Tedi,ST . nantinya hasil kunjungan kerja ini akan dilaporkan dan dibahas kembali oleh Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat untuk diputuskan.
Masukan atau informasi yang kita dapatkan dalam kunker ini, nantinya akan kita sampaikan dan dibahas kembali oleh badan anggaran untuk diputuskan seperti apa sesungguhnya kebijakannya,jelas Tedi politisi senior partai berlambang matahari bersinar wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jabar XI meliputi Kabupaten Sumedang,Majalengka dan Subang (SMS) ini.
Caption : Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat H. Raden Tedi,ST (pojok kedua kanan) saat foto bersama
Menginggat bank bjb sebagai lembaga keuangan yang menjadi motor pengerak Sektor perekonomian Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya BUMD Pemerintah Provinsi wajib hadir sebagai regulator dan akselerator pembangunan perekonomian Jawa Barat.
Menurut politisi senior Partai berlambang matahari bersinar terang,kunker ini merupakan wadah untuk menyerap aspirasi atau masukkan dalam Rancangan Kebijakan Umum pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ditambahkan Kang Tedi yang juga Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungn ke mitra kerja ini dapat diketahui program kerja (proker) dengan dengan demikian terjadi sinkronisasi pendanaan dalam hal ini pengganggaran (Budgetting) sesuai dengan fungsi DPRD,jelas alumni Universitas Muhammadiya Jakarta ini
Untuk diketahui, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD yang disusun oleh pemda bersifat anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat .(Rie/AdPar)
