Caption : Agus Satria aktivis MGP
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Kondisi sangat prihatin salah satu perusahaan penjamin kredit UMKM BUMD Jabar PT Jamkrida yang mengklaim kondisi perusahaan stabil dan laba unggul signifikan.
Kejari Kota Bandung sedang proses kasus dugaan penyimpangan pembagian bonus saham karyawan PT Jamkrida menggunakan taks force keuangan melanggar ketentuan peraturan OjK nomer 27 /pojk no.4/2020 saham bonus dan kementrian keuangan (kasi pidsus Kejari kota Bandung )
Proses penyelidikan sejak tahun 2022 sudah beberapa kali melakukan pemanggilan jajaran direksi Yanti rahmayanti ,dini rosdini, komisaris,OJK ,dll dan sudah berlanjut ke tahap penyidikan untuk kumpul kan bukti bukti dan menggandeng audit akuntan publik untuk penghitungan adanya kerugian keuanangan negara dari kasus penyimpangan pembagian bonus saham tersebut.
Dalam hal ini timbulkan pertanyaan besar di kalangan,Agus satria aktivis asal mgp bersama aktivis haryani lembaga peneliti perbankan dll membentuk BUMD watch
Ada apa dengan BUMD Jawa barat ?
Berdasarkan pernyataan sekda di media online pikiran rakyat bulan mei 2023 sekda soroti sumber daya manusia BUMD Jabar.
Perseroan terbatas Jamkrida Jabar menjadi PT Jamkrida di bentuk berdasar kan perda no 9 tahun 2011 menjadi badan usaha milik daerah Jawa barat.
Agus satria menilai jangan ada kesan negatif di BUMD Jabar pembagian bonus kepada karyawan harus berdasarkan laba signifikan jangan di latar belakang PT Jamkrida melakukan keputusan membagikan bonus saham ada Kesan bahwa
Perusahaan kinerja baik dan deviden unggul.
Pandangan heryani SE lembaga pemantau keuangan perbakan soroti BUMD Jabar PT Jamkrida di nilai tidak transparan Soal penyaluran penjamin kredit UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi jawa barat dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan Perda no 17 tahun 2012 tentang penyertaan modal PT Jamkrida 51 persen saham BUMD.
Herayani SE ada dugaan rekayasa pembukuan laporan keuangan perusahaan Kesan profesional di lumpuhkan dengan intevensi politik ekonomi ada campur tangan pemangku kebijakan untuk kepentingan kelompok.
Tahun 2021 PT Jamkrida penyertaan modal 100miliyar ada kepentingan kelompok Etos kerja sehat PT Jamkrida sebagai lembaga penjamin kredit moto etos kerja profesional,transparan dan akuntabel hanya mimpi tutur herayani SE.
Bentukan taks force OJK di salah gunakan dugaan negatif dan Bancakan korupsi bahkan pandangan herayani otoritas jasa keuangan jawa barat di nilai lemah pengawasan
Fakta ini berharap BUMD Watch yang di gagas oleh Agus Satria aktivis MGP ,herayani SE dll agar penegak hukum kejaksaan negeri kota Bandung harus transparan apakah penyidikan ini timbul kan kerugian keuangan negara BUMD Jabar lembaga penjamin kredit jamkrida dan hasil pemeriksaan perkara dengan alat bukti dugaan perbuatan melawan hukum korupsi bonus saham segera di ungkap kepada publik dan menjadi mandeg dan jangan ada kesan benturan kepentingan internal untuk seleksi pemilihan direktur bulan Maret tahun 2023.****
