 |
| Drs. H. Daddy Rohanady Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jabar |
Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sejak awal berkoalisi, menyusul Partai Bulan Bintang (PBB) melabuhkan dukungan. Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kemudian di susul dua partai besar yang ada di parlemen senayan yaitu Golkar dan PAN.
Dukungan kedua partai tersebut dideklarasikan langsung Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
“Golkar dan PAN sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Dengan demikian sudah tiga partai bergabung dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR),” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jabar Drs. H. Daddy Rohanady saat di minta tanggapannya terkait beberapa parpol memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto di gedung DPRD Jabar,Rabu 16 Agustus 2923.
Lebih lanjut dikatakan Daro sapaan akrab Drs. H. Daddy Rohanady politisi senior partai berlambang kepala burung garuda ini,pihaknya (Gerindra-red) bersyukur dengan bergabungnya dua partai besar yang ada di parlemen senayan,hal ini memberikan amunisi baru untuk menghantarkan Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 pada pesta demokrasi pilpres dan pileg 14 Febuari 2024 mendatang,tutur wakil rakyat daerah pemilihan ( Dapil ) Jabar XII yang meliputi Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu ini.
Daro mengatakan Gerindra segera merapatkan barisan bersama partai koalisi untuk mengawal agenda agenda pemenangan Prabowo Subianto.Gerindra optimis bisa memenangkan Capres Prabowo mejadi presiden 2024 – 2029, ditambah PKB, Golkar dan PAN, maka semakin memuluskan Prabowo menjadi Presiden Indonesia kedelapan,optimis kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar yang membidangi pembangunan ini.
Ditambahkan daro, masuknya koalisi partai besar itu menambah “darah” Gerindra yang memperoleh suara 12,57 pada Pemilu 2019, Golkar mengantongi 12,31 persen, PAN 6,84 persen, dan PKB 9,69. Sehingga, syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sesuai aturan Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 222 UU Pemilu berbunyi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR”.
Merujuk perolehan suara Pemilu 2019, keempat partai yang tergabung dalam KKIR sudah jauh melampaui ambang batas untuk pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden.(Rie/AdPar)
