Caption : Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat foto bersama kepala OPD Mitra kerja saat rapat kerja Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Provinsi Jabar Tahun 2024di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
KOTA CIMAHI.LENTERAJABAR.COM,-- Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Selasa, (15/08/2023).
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra) H. Toto Purwanto Sandi, S.E, M.I.Pol mengungkapkan kunker dan rapat kerja tersebut dalam Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
Lebih lanjut dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat ini pada acara tersebut di dampingi oleh Mitra Kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
Ditambahkan Kang TPS sapaan akrab H. Toto Purwanto Sandi acara tersebut dalam upaya untuk merencanakan penggunaan anggaran dengan efektif dan efisien, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar pembahasan terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2024.
Acara ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Dinas Sosial (Dinsos) Jabar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Biro Kesra Jabar, serta DP3AKB Jabar.
Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Toto Purwanto Sandi, S.E, M.I.Pol
Salah satu yang menjadi sorotan dalam acara tersebut adalah paparan program kerja untuk Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Kadisnakertrans Jabar, Rachmat Taufik Garsadi.
Menurut Kadisnakertrans Jabar, program kerja Disnakertrans di tahun depan akan difokuskan pada beberapa bidang utama dalam rangka mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja di provinsi tersebut.
Salah satu fokus utama adalah peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.
Kadisnakertrans Jabar juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara instansi pemerintah dan dunia usaha dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia di Jawa Barat.
Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar H. Toto Purwanto Sandi, S.E, M.I.Pol (kiri)
Pada kesempatan tersebut, Mitra Kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat seperti Dinsos Jabar, BPBD Jabar, Biro Kesra Jabar, serta DP3AKB Jabar juga turut menyampaikan paparan program-program mereka untuk tahun 2024.
Hal ini menunjukkan adanya upaya kolaboratif dari berbagai instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan program kerja yang berdampak positif bagi masyarakat Jawa Barat.
Dengan adanya pembahasan R-KUA dan R-PPAS APBD Provinsi Jabar tahun 2024 ini, diharapkan rencana penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi antarinstansi dan komunikasi yang baik, diharapkan tercipta sinergi dalam menjalankan program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.(Rie/AdPar)
