BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Kesra salah satunya bidang pendidikan melaksanakan Rapat Kerja (raker) dengan Stakeholder dalam rangka Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023 dan Perumusan Rekomendasi.
Kegiatan ini di hadirkan Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Akademisi, Lembaga Pendidikan, Saber Pungli, hingga Forum Guru Negri dan Swasta, LSM dan wartawan di Jawa Barat.bertempat di Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat kemarin.
Raker dan diskusi evaluasi PPDB 2023 ini di pimpin Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat (Jabar) masih menyisakan sejumlah catatan yang perlu menjadi evaluasi. Pasalnya, berbagai cara pendaftar yang melakukan kecurangan agar bisa menembus sistem seleksi, dan terjadi kegaduhan di masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya menguraikan, dari pelaksanaan PPDB tahap 1 dan 2 yang dimulai sejak 6 Juni lalu mencatat ada 519.537 siswa sebagai pendaftar. Kemudian untuk jumlah siswa yang diterima ada 299.869 siswa. Disdik juga mencatat bahwa total kuota sekolah SMA/SMK di Jabar ada 436.065 siswa. Selama PPDB tahap 1 dan 2 itu terhitung ada 137.364 kuota belum terpenuhi dari SMA, SMK, baik negeri atau swasta yang tergabung dalam sistem. Selain itu, Disdik Jabar juga mencatat ada 4.791 pendaftar yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan seleksi selama PPDB tahap 1 dan 2. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah menegaskan bahwa keikutsertaan 4.791 siswa itu telah dibatalkan.
"Tentunya, kita sudah melakukan berbagai perubahan di tahun 2023 ini, seperti kanal pengaduan, web PPDB khusus, hingga data nya ada di aplikasi Sapawarga Diskominfo. Memang munculnya persoalan PPDB berawal di Kab Bogor, Jadi ini akan kita terus evaluasi dan berkoordinasi dengan Kementrian, agar tahun berikutnya lebih baik," kata Wahyu, di Rooftoop DPRD Jabar, Selasa (1/8/2023).
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan turut menyampaikan pemikiran terkait berbagai kecurangan PPDB Jabar. Menurutnya ada berbagai alasan yang membuat masyarakat nekat melakukan berbagai cara untuk bisa memasukkan anaknya ke sekolah tertentu.
"Persoalan mendasar masyarakat berlomba-lomba untuk bisa masuk ke sekolah favorit atau unggul karena belum meratanya fasilitas pendidikan di Jabar. Masyarakat masih menilai adanya sekolah-sekolah tertentu yang memiliki predikat unggul atau favorit. Jadi standarisasi sekolah perlu dilakukan,” jelasnya.
Menurutnya, kultur terhadap sekolah unggulan itu masih lekat. Sehingga berbagai siasat kerap dilakukan orang tua siswa agar anaknya bisa masuk ke sekolah tersebut. Pembicara dari Disdukcapil Jabar, Engkus Sutisna menerangkan, siapapun diperbolehkan numpang di Kartu Keluarga (KK), selama mengikuti prosedur yang ditentukan. Hal itu juga mengacu pada Perpres No 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
“Perpindahan penduduk adalah hak warga negara. Jadi dari segi administrasi penduduk dimungkinkan untuk pindah,” ucapnya.
Nitip Kartu Keluarga (KK) ke lokasi terdekat sekolah favorit kerap jadi strategi orang tua saat PPDB. Hal itu untuk mengakali PPDB dari jalur zonasi. Celah itu sering dimanfaatkan masyarakat karena regulasi yang ada, tidak melarang adanya perpindahan penduduk atau pindah KK.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi terhadap Dinas Pendidikan Jabar, yang sangat terbuka perihal informasi proses PPDB dan tidak ada yang ditutup tutupi.
Lebih lanjut dikatakan Gus Ahad sapaan sapaan akrab Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jabar ini,"Kami Komisi V mencoba memfasilitasi agar berbagai masukan dari element masyarakat ke kanal yang resmi yaitu DPRD. Kemudian hasil rangkumannya kita sampaikan ke Gubernur kemudian ke DPR RI dan ke Mentri Pendidikan, dan harus ada perbaikan, agar kepercayaan publik terhadap pendidikan dan pemerintah masih ada.
Ditambahkan wakil rakyat daerah pemilihan Jabar X ini adapun bahan dari pertemuan ini akan kami bawa pada reses anggota Komisi V ke daerah, barangkali ada temuan baru. Dan pasca reses kita bisa tuntaskan gagasan baru dengan Dinas, dan hasilnya akan kita sampaikan kepada publik bahwa inilah rekomendasi Jabar untuk PPDB," Pungkas politisi senior partai partai berlambang dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus ini.(Rie/Red)
