Notification

×

Iklan

Iklan

Toto Purwanto Sandi: Reses Sebagai Sarana Serap Aspirasi Masyarakat

Kamis, 03 Agustus 2023 | 18:52 WIB Last Updated 2023-08-12T07:14:22Z

Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat H.Toto Purwanto Sandi, SE., M.Ipol saat kegiatan Reses III Tahun Sidang 2022 – 2023 di Kampung Cihideung RT. 01 RW. 03 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.Kamis (3/8/2023)
  


KABUPATEN PURWAKARTA.LENTERAJABAR.COM,-- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat H.Toto Purwanto Sandi, SE., M.Ipol menggelar kegiatan Reses III Tahun Sidang 2022 – 2023 di Kampung Cihideung RT. 01 RW. 03 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.Kamis (3/8/2023)


Dalam kegiatan ini, Kang TPS sapaan akrab Toto Purwanto Sandi, menerangkan tujuan diselenggarakan reses oleh para anggota DPRD.


“Reses menjadi saraan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing yang kemudian akan diperjuangkan di DPRD,” jelasnya.


Dalam reses banyak hal disampaikan oleh masyarakat, baik urusan rumah tangga seperti harga sembako, akses pendidikan dan kesehatan, hingga persoalan umum masyarakat seperti pembangunan jalan dan penerangan umum.


Lebih lanjut dikatakan anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Kesra ini mengungkapkan sesuai dengan tupoksinya sebagai wakil rakyat,pihak melakukan pengawasan terkait Pembangunan yang sudah berjalan bagaimana serta apa saja usulan konstituen semua akan kami catat untuk di identifikasi.


Menurut Kang TPS, sebagai wakil rakyat pihaknya keliling wilayah Purwakarta dan Karawang, sebelum ke suatu kampung, silaturahmi ke Kelurahan atau Desa terlebih dulu, Wakil rakyat terbatas waktu dan jangkauan, dikesempatan reses ini wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat.


Menjawab pertanyaan warga yang mengeluhkan perihal pengalaman keluarganya pernah ditolak beberapa Rumah Sakit (RS) saat darurat keluarga dari warga tersebut perlu segera mendapatkan pengobatan dan perawatan.


“Pemerintah Provinsi sudah mengalokasikan anggaran untuk warga yang memerlukan bantuan dalam hal itu, termasuk bagi mereka yang menunggak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” jelas Toto.


Kami di Jawa Barat sudah memberikan solusi, untuk membawa yang sakit itu ke rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk melayani pasien tersebut, seperti ke Rumah Sakit Al Ihsan sebagai RS yang dianjurkan setelah tidak terkaper di RS Hasan Sadikin.


“Anggaran sebesar 35 Miliar Sudah sudah dialokasikan bagi warga masyarakat yang tidak mampu, tersimpan anggaran itu untuk mereka yang ditangani di berbagai Rumah Sakit yang sudah ditunjuk dalam program tersebut, pakai surat sakti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan Rumah Sakit sudah berjanji, tidak akan menolak pasien karena BPJSnya gagal bayar atau nunggak,” ungkap Toto


Kelolaan Pemerintah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat, contohnya, Rumah Sakit Al Ihsan di Baleendah Bandung, Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tingkat ll , Rumah Sakit Bayu Asih, cek di Dinas Sosial cacatannya, ini kalau di Kabupaten Purwakarta, karena sepengetahuannya, di Purwakarta, warga tidak mampu harus tercatat di sana,” kata Toto.


Sebelumnya, siapapun yang datang, apa saja pelayanan terkait hak dasar, baik itu Sekolah/ Pendidikan, termasuk permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ramai dikalangan masyarakat adanya dugaan kuat kecurangan yang dilakukan para oknum, atau Kesehatan/pelayanan pengobatan dan perawatan disarana rumah sakit, yang semestinya harus terlayani dengan baik.


Purwakarta sudah masuk Universal Health Coverage (UHC), di rumah sakit Provinsi mah gampil (di rumah sakit Provinsi mah mudah), silahkan warga yang mau menyampaikan pengalaman perihal pelayanan rumah sakit, aspirasinya siap ditampung guna dimusyawarahkan dan diperjuangkan perihal kepentingan masyarakatnya agar mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah.


Karena itu, reses ini penting untuk mengetahui apa saja yang ada di Provinsi Jawa Barat. Apa yang sudah dan harus diperbaiki kedepan. Bagaimana pengelolaan BPJS dan yang dirasakan masyarakat pada kenyataannya,” ujar Toto.


Anggaran 35 Milyar untuk mengkaper warga yang gagal bayar bagaimana, karena itu penting reses dilakukan, guna mengetahui yang disampaikan masyarakat, aspirasi harapan masyarakat apa saja dalam rangka reses ini.


Terkait masih ditemukannya warga penderita gizi buruk atau stunting di Purwakarta, ujung tombak Posyandu di Desa-Desa alokasi anggarannya harus ditambah,” pungkas politisi senior partai berlambang bintang mercy ini.(Rie/AdPar)

×
Berita Terbaru Update