Caption : Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Demokrat Hj. Lilis Boy
KOTA BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,-- Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi perekonomian salah satu mitra kerjanya Dinas Kehutanan (Dishut). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini membawahi beberapa UPTD.
Dinas Kehutanan merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan daerah aliran sungai.
Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan Kunjungan Kerja (kunker) ke unit mitra kerja Dinas Kehutanan di beberapa daerah di Jawa Barat kondisi sarana dan prasarana (satpras) sangat minim bahkan kondisi bangunan sangat memprihatinkan,
Beban kerja yang besar untuk Perluasan tutupan hutan, kawasan lindung, pemanfaatan teknologi, perbaikan dan peningkatan kapasitas UPT dan UPTD dan sebagainya dinilai sebagai salah satu upaya mengurangi masalah kebencanaan, terutama bencana hidrometeorologi Akibat berkurangnya lahan kritis.
Menyikapi kondisi tersebut Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Hj. Lilis Boy mendorong agar anggaran Dinas Kehutanan menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024.
Menurut politisi perempuan partai belambang bintang mercy ini dengan menjadi skala prioritas dalam APBD supaya target yang sudah ditentukan bisa terealisasi sesuai Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 sampai 2025. RPJPD 2005-2025 tersisa 2 tahun lagi. Untuk menyelesaikan target (dalam RPJPD) dalam 2 tahun ini harus ada keberpihakan melalui dukungan anggaran,jelas Hj.Lilis Boy yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur ini.
Target yang harus diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jabar tersebut salah satunya; terkait perluasan tutupan hutan di Jabar yang ditargetkan mencapai 30 persen. Sementara saat ini baru mencapai kurang lebih 22%. Kemudian, perluasan kawasan lindung yang harus ditingkatkan menjadi 40%, pemanfaatan penggunaan teknologi, perbaikan dan peningkatan kapasitas di UPT dan UPTD serta kantor cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jabar.
Lebih lanjut dikatakan srikandi Partai Demokrat ini,semua itu bisa dilakukan (target terealisasi) ketika ada keberpihakan semua pihak, termasuk keberpihakan atau dukungan anggaran,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar IV Kabupaten Cianjur ini .(Rie/AdPar)
