Caption : Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Hj.Sumiyati,S.Pd, M.IPol
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Hj.Sumiyati,S.Pd, M.IPol. mengatakan , ada empat belanja prioritas yang bakal dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) di APBD Perubahan (APBD-P) 2023.
Berdasarkan laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar kata Sekterais Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ini, keempat prioritas tersebut yakni di sektor pendidikan, kesehatan, dana desa dan belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),jelasnya kepada media di Bandung.
Dalam belanja di sektor pendidikan kata dia, Pemprov Jabar akan menganggarkan untuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi siswa kurang mampu yang tengah menempuh pendidikan di SMA, SMK, SLB maupun Madrasah Aliyah swasta. Selanjutnya di bidang kesehatan dianggarkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, bagi masyarakat fakir miskin,papar Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati .
Sedangkan dana desa digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur, sesuai masing-masing kebutuhan dan terakhir adalah belanja gaji dan tunjangan pegawai PPPK, yang telah resmi dilantik sebagai bagian Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Untuk (APBD) 2023 perubahan, ada empat prioritas. Pertama untuk pembiayaan pendidikan, BPMU. Ini bisa kuotanya yang ditambah, atau nilai bantuannya. Kemudian BPJS yang dibayarkan Pemprov khusus untuk keluarga tidak mampu. Lalu ketiga untuk dana desa dan terakhir belanjar pegawai yang kurang, terutama untuk PPPK,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII Kota Bekasi dan Kota Depok ini. (Rie/AdPar).
