Caption : Ketua PW Parmusi Jawa Barat Harry Maksum
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Menyikapi kondisi ekonomi keumatan saat ini khususnya di Jawa Barat menjadi perhatian dari Organisasi dakwah Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Jawa Barat.
Sebagai bentuk tanggungjawab moral untuk berkontribusi terhadap persoalan keumatan Parmusi Jabar mengadakan kegiatan Seminar Ekonomi Syariah dengan narasumber dari BI Perwakilan Jabar,OJK dan Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) acara bertempat di rooftop DPRD Jabar jln Diponegoro no 27 Kota Bandung, Sabtu (16/9/2023).
Ketua PW Parmusi Jawa Barat Harry Maksum mengatakan Pemanfaatan ekonomi syariah di Jabar hingga saat ini masih jalan ditempat jika dibandingkan dengan Provinsi lain, Kenyataan ini sangatlah memprihatinkan mengingat prosentasenya pendukung muslim di Jabar paling besar di Indonesia.
Lebih lanjut dikatakannya menyikapi kondisi itu, Parmusi ingin meningkatkan literasi/pemahaman ekonomi syariah kepada masyarakat terutama kalangan muslim.
Caption : Seminar Ekonomi Syariah Parmusi Jawa Barat di rooftop DPRD Jabar jln Diponegoro no 27 Kota Bandung, Sabtu (16/9/2023).
Masyarakat memerlukan sosialisasi untuk dapat memahami dan tertarik menggunakan sistem ekonomi syariah dalam transaksi keuangannya, karena ini sangat menguntungkan, nyatanya pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah masih minim.
"adapun opsi upaya itu dilakukan melalui penyebarluasan literasi yang disampaikan oleh para da'i", kata Hari.
Opsi lain yang ditawarkan oleh Parmusi dalam rangka memperluas pemanfaatan keuangan syariah di masyarakat, sambung Hari juga akan dilaksanakan melalui kerjasama dengan BI , OJK dan Pemerintah Provinsi Jabar.
Di negara luar sudah banyak mengunakan sistem syariah ini , seperti di inggris ini paling bagus yang mengunakan sistem syariah, Hongkong dan Singapura pun menginginkan menjadi pusat ekonomi syariah di Asia tenggara dan masih banyak negara lainnya.
Ketua parmusi ini berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membentuk Komite Daerah Ekonomi Syariah (KDEKS) menginggat lembaga ini kepanjangtanganan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang kehadiran KNEKS dan KDEKS untuk menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah di pusat dan daerah.
Keberadaan KDEKS sangat penting karena KNEKS itu, kan, tidak nyambung ke daerah, harus ada lembaga penggerak di daerah, makanya itu langsung gubernur, wakil gubernur yang memimpin supaya bisa menggerakkannya.Komite yang dibangun pemerintah ini harus digerakkan.
Berdasarkan informasi saat ini sudah ada 22 KDEKS di seluruh Indonesia. Di Sumatera, hampir semua provinsi sudah membentuk KDEKS.Namun sangat disayangkan Jawa Barat yang belum membentuk KDEKS, diharapkan di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Komite Daerah Ekonomi Syariah (KDEKS) dapat segera terbentuk.(Red)
