KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Fraksi PKS DPRD Jawa Barat (Jabar) mengelar acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertempat di Gedung DPRD Jabar,di Ruang Komisi IV bahas mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandung Rabu (25/10/2023).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jabar, Haru Suandharu mengatakan,pihaknya sengaja menggelar FGD karena prihatin dengan masalah di Jabar khususnya Bandung Raya. Tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) masih sering terlihat di Kota Bandung dan beberapa daerah. Termasuk para wakil rakyat yang masih sering mendapat aduan dari masyarakat terkait masalah sampah.
Menurut politisi senior partai berlambang dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus ini, Penetapan status darurat sampah seperti yang diberlakukan di Kota Bandung dianggap bukan sebuah solusi. Perlu kolaborasi dari semua instansi terkait agar persoalan sampah yang kini terjadi di Bandung Raya bisa terselesaikan.
Lebih lanjut dikatakannya status darurat sampah Kota Bandung tidak akan selesai dalam waktu cepat. Sebab, kapasitas TPA Sarimukti saat ini hanya cukup menampung setengah kiriman sampah dari wilayah Bandung Raya.
"Itu posisinya pun super darurat, karena Sarimukti aslinya kan sudah gak bisa nerima, karena overload 700 persen. Ini mau gimana?" tegas pria berkacamata ini saat acara FGD tersebut.
Dikatakan Haru, penyelesaian persoalan sampah di Bandung Raya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, apalagi jika masih mengedepankan ego sektoral. Menurutnya, harus ada terobosan dari Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota agar persoalan sampah bisa diselesaikan.
Pemprov Jabar yang harus tampil bertanggung jawab terhadap TPPAS regional, salah satunya Legok Nangka, termasuk Sarimukti itu kan regional,tutur Haru.
Atas dasar itu, Haru mengajak Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, bahkan pemerintah pusat untuk berkolaborasi dalam penyelesaian persoalan sampah. Ia mendorong semua pihak bersama-sama bekerja keras agar persoalan tersebut bisa tuntas hingga ke akarnya.
"Harus kolaborasi, melibatkan masyarakat, anggaran yang cukup, regulasi, bahkan dengan pemerintah pusat harus komunikasi supaya bisa kita keroyok karena berat masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Legok Nangka sudah 18 tahun gak selesai, gak jadi-jadi, ini mau berapa lama lagi? Harus ada terobosan, lompatan untuk menyelesaikan masalah sampah di Bandung Raya.
Harapannya, FGD itu bisa menampung aspirasi seputar masalah sampah di Jabar. Termasuk nantinya merumuskan rekomendasi sejumlah solusi percepatan mengatasi masalah sampah di Jabar hingga di tingkat Kota Kabupaten.(rie/red)
