 |
| Caption : Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H. Toto Purwanto Sandi, SE., M.I.Pol |
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Jawa Barat merupakan provinsi paling padat penduduknya, hampir mencapai 50 juta jiwa. Konsep aglomerasi harus mulai diterapkan sehingga kemacetan dan kepadatan dari urbanisasi dan mobilitas penduduk dapat diturunkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius ingin mengajak masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan publik. Untuk mendukung hal itu, Pemprov Jabar juga telah menyiapkan peraturan khusus terkait integrasi transportasi massal di wilayah aglomerasi.
Saat ini belum ada aturan yang mengatur terkait integrasi transportasi massal di Jabar.Oleh karena itu, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menegaskan Pemprov Jabar akan membuat Peraturan Gubenur (Pergub) untuk memayungi aturan tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H. Toto Purwanto Sandi, SE., M.I.Pol.mendukung dan menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengulirkan konsep kawasan aglomerasi yang terintegrasi antar daerah dan angkutan. Jadi nanti bisa terintregrasi antar bis, LRT sampai kereta cepat,tutur wakil rakyat daerah pemilihan X Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang ini.
Menurut Kang TPS sapaan Toto Purwanto Sandi, daerah aglomerasi di Jawa Barat seperti Bandung Raya, Bodebek hingga Ciayumajakuning harus memiliki transportasi massal yang saling terintegrasi,tutur Wakil rakyat daerah pemilihan Jabar X meliputi Kabupaten Purwakarta dan Karawang ini.
Lebih lanjut dikatakan politisi partai berlambang bintang mercy ini,transformasi angkutan massal di Jabar diyakini pengembangan transportasi massal yang andal dan berkelanjutan adalah kunci untuk mengatasi permasalahan.Kalau sudah terintegrasi akan aman dan nyaman. Misalnya nanti BRT itu bis listrik anti polusi dan irit. Jadi betul-betul diatur masalah subsidinya, tarifnya murah. Jadi masyarakat tidak berpikir dua kali untuk menggunakannya,pungkas Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat ini.(Rie/AdPar)
