Caption : Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos,(kiri) bersama wakil ketua komisi III DPRD H. Sugianto Nangolah, SH,MH saat menyerahkan cindramata
D.I YOGYAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- Pimpinan dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang membidangi Keuangan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam), Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi : pengawasan (controling), penganggaran (Budgeting ) dan pembentukan perda (legislasi),
Berkaitan dengan hal tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jl. Komplek Kepatihan Utara, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta . Jumat, (24/11/2023). Kunker ini di pimpin H. Sugianto Nangolah, SH,MH wakil ketua komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat.
Caption : Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos, mengatakan bahwa tujuan kunjungan kerja dalam rangka Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Kendaraan Bermotor dan BUMD,jelas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar 9 Kabupaten Bekasi ini.
Lebih lanjut dikatakan AHD sapaan akrab H. M. Achdar Sudrajat “Maksud dan tujuan berkunjung ke Yogyakarta kami dari Komisi III bermaksud untuk sharing informasi mengenai pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan penyertaan modal terdahap BUMD. Seperti yang kita ketahui bersama, di setiap provinsi kontribusi pajak kendaraan bermotor dan BBNKB terhadap PAD menjadi tulang punggung pemerimaan pendapatan daerah,tutur politisi senior partai berlambang bintang mercy ini. (Rie/AdPar)
