KET FOTO :Pansus 7 DPRD Kota Bandung menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Bandung. di Hotel Prime Park, Bandung, Rabu (29/11/2023).Ariel/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pansus 7 DPRD Kota Bandung menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Bandung, di Hotel Prime Park, Bandung, Rabu (29/11/2023).
Dalam undangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tersebut, hadir Ketua Pansus 7, Yudi Cahyadi, S.P., dan Anggota Pansus 7 yakni Iwan Hermawan, S.E. Ak., drg. Maya Himawati, Sp.Ort., H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., H. Riantono, S.T., M.Si., Rendiana Awangga, dan H. Andri Rusmana, S.Pd.I.
Ketua Pansus 7 DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi berharap Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,dapat menjadi acuan bagi program di setiap OPD di Kota Bandung.
"Kami berharap raperda ini bisa jadi acuan bagi setiap OPD. Misalnya bidang pariwisata, bagaimana pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan," ujarnya.
Menurut Yudi, dengan tutupan lahan di Kota Bandung yang sudah di atas 80 persen, maka keberlangsungan pembangunan menjadi tantangan ke depan. Sehingga pembangunan yang diupayakan lebih layak dan lebih baik.
Ia menambahkan, isu lingkungan di Kota Bandung cukup banyak, mulai dari kemacetan, kondisi air tanah yang sebagian besar wilayah sudah zona merah, ruang terbuka hijau, polusi udara, tanah maupun air.
Selain itu, raperda tersebut akan menjadi acuan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Sehingga raperda ini akan menjadi strategis dan substansinya harus visioner, dalam mengantisipasi pembangunan Kota Bandung ke depannya," ujarnya.
Yudi menerangkan bahwa isu lingkungan hidup kini sangat penting untuk diperhatikan ketika melakukan kebijakan pembangunan.
"Jadi kita mendorong agar pembangunan di Kota Bandung, menjadi lebih baik dan layak dihuni," katanya.*
