Ket Foto : Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., bersama Kadisdukcapil Kota Bandung Tatang Muhtar, di talk show Radio PRFM, Bandung, Kamis (16/11/2023).Ariel/Humpro DPRD Kota Bandung
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., mengapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung dalam menghadirkan berbagai inovasi program yang dijalankan untuk melayani masyarakat.
Yang terbaru, Disdukcapil Kota Bandung meluncurkan inovasi program jemput bola Kadoku Jempol yang menyasar para siswa-siswi SMA, MA, dan SMK dalam perekaman dan penyerahan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Hal itu disampaikan Rizal Khairul dalam talk show OPSI bersama Kadisdukcapil Kota Bandung Tatang Muhtar, dengan tema “Refleksi dan Resolusi Kinerja Disdukcapil Kota Bandung,” di Radio PRFM Bandung, Kamis, (16/11/2023).
"Inovasi yang luar biasa dari Disdukcapil Kota Bandung. Saya tentunya mengapresiasi capaian yang telah dilakukan oleh Disdukcapil. Apalagi beberapa kali Disdukcapil dapat berbagai penghargaan dari Kemenpan RB atas inovasi dan pelayanan dari Disdukcapil," kata Rizal.
Menurut Rizal, DPRD Kota Bandung turut mendukung berbagai inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung. Salah satunya dengan adanya gerai pelayanan publik di basement Gedung DPRD Kota Bandung.
"Kami dari Komisi A Bandung selalu mendukung. Salah satunya, kami sudah punya gerai di basemant DPRD Kota Bandung yang memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dan hadirnya mal pelayan publik di beberapa lokasi Kota Bandung. Sebab, urusan administrasi merupakan hal yang amat penting sehingga berbagai program inovasi ini diharapkan memudahkan pelayanan kepada seluruh masyarakat," katanya.
Dengan berbagai program inovasi yang dimiliki oleh Disdukcapil, Rizal berharap Pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai sosialisasi agar masyarakat paham dan mengetaui adanya berbagai program pelayanan pengurusan surat-surat administrasi.
"Sudah seharusnya sosialisasi terkait berbagai program Disdukcapil itu harus lebih masif agar masyarakat tahu dan memanfaatkan pelayanan publik ini. Kalau perlu selain sosialisasi di media sosial atau media massa. Bisa juga dimasifkan sosialisasi melalui poster yang disebar di setiap RW di Kota Bandung karena mungkin masih ada yang belum memiliki alat telekomunikasi jadi info ini bisa terus digencarkan," tutur Rizal.
Rizal pun menegaskan setiap pengurusan administrasi kependudukan di Kota Bandung tidak ada biaya sepeserpun alias gratis. Sebab, ketika kunjungan reses, masih ada anggapan warga bahwa pengurusan administrasi kependudukan berbayar. Oleh karena itu, Rizal yakin di bawah kepemimpinan Tatang Muhtar selaku Kadisdukcapil Kota Bandung tidak ada praktek 'nakal' saat pengurusan administrasi kependudukan.
"Saya juga sampaikan kepada masyarakat di kewilayahan yang masih berpikir ada biaya dalam pengurusan KTP dan lainnya. Tapi saya yakin dibawah kepemimpinan Kang Tatang (Kadisdukcapil) tidak akan ada petugas Disdukcapil yang 'bermain' seperti itu," ujarnya.
Rizal pun berharap peran aktif masyarakat dapat melaporkan bila ada praktik “nakal” pihak yang memasang tarif dalam proses pengurusan layanan administrasi kependudukan.
"Kalau ada, tolong sampaikan baik itu kepada kami di DPRD Kota Bandung atau Disdukcapil Kota Bandung agar hal tersebut dapat kita tindaklanjuti. Saya pun berharap juga kepada masyarakat untuk mengurus sendiri berbagai urusan administrasi kependudukan, karena sekarang itu lebih mudah dan cepat," ujarnya.*
