Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Toto Purwanto Sandi, SE., M.Ipol.saat melaksanakan kegiatan penyebarluasan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Provinsi Jawa Barat
KABUPATEN PURWAKARTA.LENTERAJABAR.COM,-- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Toto Purwanto Sandi, SE., M.Ipol. Daerah Pemilihan (Dapil) X Kab. Purwakarta dan Kab. Karawang melaksanakan kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Provinsi Jawa Barat.yang dilaksanakan di Kantor Desa Sukatani, Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat. Jum'at, (03/11/2023)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pahlawan devisa bagi negara yang wajib untuk diperhatikan juga dilindungi. Hal itulah yang kemudian mendasari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar menindaklanjutinya dengan menghadirkan sebuah perda untuk melindungi para PMI asal Jabar, yakni Perda Jabar nomor 2 tahun 2021 .
Menurut Kang TPS sapaan akrab Toto Purwanto Sandi, S.E, M.I.Pol dalam perda itu pun sudah diatur bahwa PMI yang akan dikirim ke luar mesti mempunyai kualifikasi serta melalui pelatihan penguatan. Sebab, banyak kasus di lapangan jika kondisi PMI ada yang mendapatkan perlakuan tak baik hingga bermasalah dengan hukum,jelas legislator partai berlambang bintang mercy ini.
Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Toto Purwanto Sandi, SE., M.Ipol.
Lebih lanjut dikatakan politisi senior dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Provinsi Jawa Barat ini menilai tak sebatas kebijakan berupa Perda, melainkan pemerintah pun memperhatikan para PMI dari segi kualitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka agar memenuhi kualifikasi untuk bisa bekerja di luar negeri.
“Kami sebagai anggota dewan akan terus berjuang serta mendukung kepada pihak-pihak terkait untuk membantu memberikan pelatihan dan memfasilitasi calon-calon PMI mengenai teknis menjadi PMI sesuai prosedur sehingga menjadi PMI yang profesional yang resmi dan tercatat sebagai PMI”, pungkas Kang TPS anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat(Rie/AdPar)
