KET FOTO: Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Sandi Muharam, S.E., menghadiri Forum Konsultasi Publik bagi Rancangan Awal RPJPD Kota Bandung 2025-2045, di Hotel Horison Bandung, Senin (18/12/2023). Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, -- Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Sandi Muharam, S.E., menghadiri Forum Konsultasi Publik untuk Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2025-2045, di Hotel Horison Bandung, Senin (18/12/2023).
Hadir dalam acara ini Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, Sekda Kota Bandung Ema Sumarna, Kepala BP Cekungan Bandung Tatang Rustandar Wiraatmadja, serta kepala OPD dan unsur Forkopimda Kota Bandung.
Tedy Rusmawan mengatakan, acara konsultasi publik bagi Rancangan Awal RPKPD Kota Bandung 2025-2045 ini sangat strategis. Karena rancangan awal ini terkait erat dengan rancang bangun masa depan Kota Bandung 20 tahun mendatang.
Dalam paparannya, Tedy Rusmawan berharap visi Bandung mendatang tetap didasari nilai Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.
“Karena sudah luar biasa secara fondasi visi ini di Kota Bandung,” ujarnya.
Tedy Rusmawan juga menekankan rancangan strategis menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk di 2045 nanti. Sejumlah hal seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi harus mampu menunjang populasi 2045 yang diprediksi menyentuh angka 3 juta penduduk.
“Terkait demografi, terkait dengan penduduk, seperti apa daya dukungnya? Apakah ada upaya dari sekarang untuk menambah luas kita dengan berbicara kepada Kabupaten Bandung dan Sumedang?” katanya.
Persoalan daya dukung yang disediakan Pemerintah Kota Bandung juga wajib mengantisipasi kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan. Saat jumlah penduduk masih berada di kisaran 2,5 juta sekarang, kekurangan jumlah sekolah masih perlu dikejar.
“Dengan jumlah nanti warga Kota Bandung, berapa jumlah SMP yang ideal, di tengah keterbatasan kita 2018 sampai sekarang alhamdulillah kita bisa 26 SMP. Lalu juga harus dihitung berapa puskesmas yang harus disiapkan,” ujarnya.
Masalah penambahan populasi juga terkait erat dengan tata ruang. Ia meminta Dinas Cipta Bintar Kota Bandung mengawasi perkembangan secara ketat. Diperlukan sinkronisasi RPJPD Kota Bandung 2025-2045 dengan Perda RTRW 2022-2042 yang telah dimiliki Kota Bandung sebagai latar regulasi untuk mengelola penduduk di masa mendatang.
“Daya dukung tata ruang kita seperti apa di masa depan? Pemenuhan RTH (Ruang Terbuka Hijau) kita ada di 12 persen. Dengan ketersediaan ruang di masa depan, apakah realistis ditambah atau cukup hingga 15 persen?” katanya.
Tedy Rusmawan juga meminta Pemerintah Kota Bandung untuk betul-betul menimbang ketersediaan fasilitas layak bagi seluruh masyarakat, terutama bagi warga disabilitas. Infrastruktur yang dibangun wajib menerapkan nilai-nilai inklusif sehingga pemerataan pembangunan makin terasa.
“Kalau kelayakan fasilitas bagi disabilitas sudah nyaman, sisa semua warganya dapat dipastikan akan merasakan fasilitas yang lebih nyaman lagi. Intinya infrastruktur ke depan harus yang ramah bagi seluruh pihak,” ucapnya.
Kebutuhan air bagi warga kota juga menjadi krusial di tengah tidak terdeteksinya eksploitasi air tanah bagi konsumsi sehari-hari masyarakat. Kondisi itu dipicu terbatasnya penyediaan air bersih dari Perumda Tirtawening.
“Juga masalah sampah, apakah akan berakhir di Pltsa? Saat ini sudah ada fasilitas Kang Empos, kelurahan magotisasi, kewilayahan RDF. Jangan sampai program terhenti di masa depan dari apa yang telah dibangun saat ini,” ujarnya.
Masalah transportasi juga berpotensi jadi persoalan pelik jika tak segera diantisipasi. Saat ini ada populasi 1,7 sepeda motor dan 500 ribu mobil. Dari 2,2 juta kendaraan ini, kata Tedy, menjadi persoalan serius sebelum kiamat lalu lintas terjadi di Kota Bandung.
“Apakah kita akan tetap seperti ini? Apakah ada persiapan bagi masalah yang sangat serius ini? Mohon juga kepada BP Cekungan Bandung agar bisa menjembatani kebutuhan transpotasi Kota Bandung dengan kawasan aglomerasi di sekitarnya,” ucapnya.
Rancangan awal ini juga harus sudah memasukkan indikator capaian RPJPD yang jelas, termasuk BKPSDM yang harus mengukur seberapa banyak kebutuan pegawai di masa mendatang dihadapkan dengan dibatasinya anggaran bagi pegawai.
“Tentu ini akan dibahas di DPRD untuk menjadi perda. Saya yakin semua di sini sudah memahami persoalan dan kebutuhannya di lapangan. Saya harapkan rancangan ini bisa menghitung semuanya, bukan lagi menghitung apa adanya. Di forum ini, karena tugas kami mengawal, DPRD berharap rancangan ini bisa menghasilkan sesuatu yang strategis bagi mewujudkan harapan dari seluruh warga Kota Bandung,” tutur Tedy.
Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan, rancangan awal RPJPD Kota Bandung 2025-2045 ini sangat penting bagi pembangunan Kota Bandung 20 tahun ke depan.
“Acara ini output-nya meminta masukan dari seluruh stakeholder di Kota Bandung. Oleh karena itu, saya mempunyai harapan besar, akan dihasilkan kebijakan yang sangat strategis dan yang sangat mungkin diimplementasikan. Sebagai birokrat, tentunya segala sesuatunya harus mempersiapkan ini semua. Hasil konsultasi publik untuk rancangan awal RPJPD 2025-2045 ini mudah-mudahan bisa jauh lebih sempurna,” ujarnya.*
