Caption : Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, saat menerima audiensi Pengurus PWI Pusat yang di pimpin Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, bersama rombongan di kantornya, Kamis (21/3/2024).
JAKARTA.LENTERAJABAR.COM,– Rencana program Sosialisasi Pers Berwawasan Kebangsaan yang akan dilakukan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bagi anggotanya yang tersebar di 38 provinsi dan cabang khusus Surakarta disambut baik Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum- HAM, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, saat menerima audiensi Pengurus PWI Pusat di kantornya, Kamis (21/3/2024).
“Program itu penting karena memberikan pemahaman tentang kebangsaan agar dalam memproduksi karya jurnalistiknya wartawan memiliki perspektif kebangsaan Indonesia dengan segala keragaman, kekayaan budayanya, “ ujar Hadi Tjahjanto saat menerima Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, bersama rombongan. “Lembaga kami akan membantu sesuai dengan kemampuan yang ada, karena menurut saya saat ini banyak berita maupun informasi yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. “
Mantan Menteri ATR/Kepala BPN ini menyampaikan, banyak kegiatan kementeriannya waktu itu apabila diekspos media akan memperkuat rasa kebangsaan karena menyangkut pelaksaan dari Sila ke-5 Pancasila. Yakni redistribusi tanah kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki tanah misalnya petani penggarap lahan eks HGU, pemberian tanah kepada masyarakat adat, kemudian juga memberikan sertifikat kepada pemilik tanah yang tidak memiliki surat-surat. Dengan demikian pemerintah bekerja mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dengan keberpihakan pada rakyat, khususnya rakyat kecil, sekaligus melindungi mereka secara hukum.
Sosialisasi Pers Kebangsaan merupakan program yang dicanangkan Pengurus PWI Pusat periode 2023-2028 sebagai wujud kembali ke khittah PWI saat didirikan di Kongres 9-10 Februari 1946 di Surakarta, bahwa wartawan berkewajiban menjaga kedaulatan bangsa. Tanpa memahami jati diri bangsanya tentu saja anggota PWI tidak akan dapat mengimplementasikannya saat membuat karya jurnalistik, sehingga sosialisasi ini menjadi salah satu upaya konkret pendidikan dan pelatihan dari PWI. Selain itu PWI berencana mengikutkan pengurus dan anggotanya dalam program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhanas, setelah mendapatkan dukungan penyelenggaraannya.
Grha Pers Pancasila
Dalam kesempatan yang sama Hadi Tjahjanto mendukung Pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta yang sekaligus menjadi Pusat Studi Pers Pancasila dan kantor PWI DI Yogyakarta. Sebagaimana diketahui dalam peringatan Hari Pers Nasional pada 20 Februari 2024 di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyatakan, Pemerintah bersedia membangun dengan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan saat ini sedang tahap finalisasi administrasi dan perencanaan. Tempat ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi, tempat seminar dan diskusi, terkait segala aspek Pers Pancasila.
“Yogyakarta tempat yang tepat dan kondusif karena kota ini adalah kota budaya, kota wisata, dan berperan besar di zaman perjuangan dan di awal kemerdekaan. Kehadiran Grha Pers Pancasila selaras dengan citra kota Yogyakarta,” ujarnya.
Direktur Pers Pancasila PWI, Sihono, menyatakan pada saat peletakan batu pertama Pembangunan Grha Pers Pancasila, akan diadakan seminar membahas Pers Pancasila, diikuti akademisi, peneliti, dan wartawan senior, yang sekaligus akan menjadi bahan untuk disosialisasikan ke anggota PWI. Mantan Ketua PWI Yogyakarta ini menyebutkan pihaknya akan membuat semacam buku panduan, tidak hanya berisi teori jurnalistik tetapi aplikasi pemberitaan yang bernuansa Pancasila.
Audiensi sendiri berlangsung hangat dengan pertukaran pemikiran dan gagasan tentang situasi kebangsaan, kondisi media dan jurnalistik pada saat ini, serta upaya untuk menciptakan iklim bermedia yang sehat dan kondusif.
Sebagai tindak lanjut dari audiensi yang juga diikuti Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Wakil Sekjen Raja Parlindungan Pane, Sihono, dan Humas PWI Riza Awaluddin, maka Menko Polhukum bakal diundang untuk memberikan semacam kuliah umum bagi anggota dan pengurus PWI Pusat, PWI Provinsi, setelah Hari Raya Idul Fitri. (*).Rencana program Sosialisasi Pers Berwawasan Kebangsaan yang akan dilakukan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bagi anggotanya yang tersebar di 38 provinsi dan cabang khusus Surakarta disambut baik Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum- HAM, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, saat menerima audiensi Pengurus PWI Pusat di kantornya, Kamis (21/3).
“Program itu penting karena memberikan pemahaman tentang kebangsaan agar dalam memproduksi karya jurnalistiknya wartawan memiliki perspektif kebangsaan Indonesia dengan segala keragaman, kekayaan budayanya, “ ujar Hadi Tjahjanto saat menerima Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, bersama rombongan. “Lembaga kami akan membantu sesuai dengan kemampuan yang ada, karena menurut saya saat ini banyak berita maupun informasi yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. “
Mantan Menteri ATR/Kepala BPN ini menyampaikan, banyak kegiatan kementeriannya waktu itu apabila diekspos media akan memperkuat rasa kebangsaan karena menyangkut pelaksaan dari Sila ke-5 Pancasila. Yakni redistribusi tanah kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki tanah misalnya petani penggarap lahan eks HGU, pemberian tanah kepada masyarakat adat, kemudian juga memberikan sertifikat kepada pemilik tanah yang tidak memiliki surat-surat. Dengan demikian pemerintah bekerja mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dengan keberpihakan pada rakyat, khususnya rakyat kecil, sekaligus melindungi mereka secara hukum.
Sosialisasi Pers Kebangsaan merupakan program yang dicanangkan Pengurus PWI Pusat periode 2023-2028 sebagai wujud kembali ke khittah PWI saat didirikan di Kongres 9-10 Februari 1946 di Surakarta, bahwa wartawan berkewajiban menjaga kedaulatan bangsa. Tanpa memahami jati diri bangsanya tentu saja anggota PWI tidak akan dapat mengimplementasikannya saat membuat karya jurnalistik, sehingga sosialisasi ini menjadi salah satu upaya konkret pendidikan dan pelatihan dari PWI. Selain itu PWI berencana mengikutkan pengurus dan anggotanya dalam program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhanas, setelah mendapatkan dukungan penyelenggaraannya.
Grha Pers Pancasila
Dalam kesempatan yang sama Hadi Tjahjanto mendukung Pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta yang sekaligus menjadi Pusat Studi Pers Pancasila dan kantor PWI DI Yogyakarta. Sebagaimana diketahui dalam peringatan Hari Pers Nasional pada 20 Februari 2024 di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyatakan, Pemerintah bersedia membangun dengan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan saat ini sedang tahap finalisasi administrasi dan perencanaan. Tempat ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi, tempat seminar dan diskusi, terkait segala aspek Pers Pancasila.
“Yogyakarta tempat yang tepat dan kondusif karena kota ini adalah kota budaya, kota wisata, dan berperan besar di zaman perjuangan dan di awal kemerdekaan. Kehadiran Grha Pers Pancasila selaras dengan citra kota Yogyakarta,” ujarnya.
Direktur Pers Pancasila PWI, Sihono, menyatakan pada saat peletakan batu pertama Pembangunan Grha Pers Pancasila, akan diadakan seminar membahas Pers Pancasila, diikuti akademisi, peneliti, dan wartawan senior, yang sekaligus akan menjadi bahan untuk disosialisasikan ke anggota PWI. Mantan Ketua PWI Yogyakarta ini menyebutkan pihaknya akan membuat semacam buku panduan, tidak hanya berisi teori jurnalistik tetapi aplikasi pemberitaan yang bernuansa Pancasila.
Audiensi sendiri berlangsung hangat dengan pertukaran pemikiran dan gagasan tentang situasi kebangsaan, kondisi media dan jurnalistik pada saat ini, serta upaya untuk menciptakan iklim bermedia yang sehat dan kondusif.
Sebagai tindak lanjut dari audiensi yang juga diikuti Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Wakil Sekjen Raja Parlindungan Pane, Sihono, dan Humas PWI Riza Awaluddin, maka Menko Polhukum bakal diundang untuk memberikan semacam kuliah umum bagi anggota dan pengurus PWI Pusat, PWI Provinsi, setelah Hari Raya Idul Fitri. (*).
