Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesra ini, H. Toto Purwanto Sandi, S.E, M.I.Pol (kiri) saat kunker ke Cabang Dinas (Cadin) Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Barat.Selasa, (2/4/2024).
KABUPATEN BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini melalui komisi-komisi tengah melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023.
Salah satunya Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), meliputi: Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Agama,Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana,Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar.
Berkaitan dengan hal tersebut Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Melaksanakan Kunjungan Kerja (kunker) ke Cabang Dinas (Cadin) Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Barat. Didampingi Mitra Kerja Komisi V. Selasa, (2/4/2024).
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesra ini, H. Toto Purwanto Sandi, S.E, M.I.Pol mengungkapkan kunker dalam rangka mendapatkan informasi dari mitra kerja khususnya Dinas Pendidikan Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2023, tutur Kang TPS sapaan akrab legislator dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Propinsi Jawa Barat ini.
Caption : Pimpinan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari kiri; H. Memo Hermawan Sekretaris,Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc.Wakil Ketua dan Ketua Dr. H. Abdul Harris Bobihoe bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Drs. Wahyu Mijaya, S.H., M.Si.(pojok kanan) saat rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023 bertempat di Cadin Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Barat.Selasa, (2/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan politisi partai berlambang bintang mercy ini, Rapat kerja ini merupakan upaya kami untuk mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2023 secara lebih mendalam. Kami berharap dapat mengidentifikasi capaian, tantangan,serta rencana ke depan yang disampaikan dalam LKPJ tersebut,kata Kang TPS Wakil rakyat daerah pemilihan jawa barat X (Kabupaten Karawang Dan Kabupaten Purwakarta).
Ditambahkan Kang TPS rapat kerja ini merupakan bagian dari upaya DPRD Jabar untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
“Dengan melibatkan mitra kerja komisi, diharapkan dapat terjalin sinergi yang baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat”, pungkas bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD Propinsi Jawa Barat ini.(Rie/AdPar)
