Caption : Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah amanat undang-undang yang harus mendapat prioritas.
Hal ini pun berlaku untuk penyediaan fasilitas pendidikan di Jawa Barat sebaik mungkin, dari mulai bangunan sekolah sampai fasilitas pendidikannya. Jangan sampai, bidang pendidikan tidak terperhatikan.
"Pendidikan kan amanat undang-undang. Harus jadi prioritas juga. Tentunya kalau masih banyak yang kurang, masih harus dibangun," kata Bey di Bandung, Kamis beberapa waktu lalu.
Ia mencontohkan pembangunan SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Seharusnya, setiap kecamatan memiliki minimal satu SMA atau SMK.
"Harusnya satu kecamatan, satu SMA atau SMK. Ini kan masih banyak yang belum. Tentunya masih harus terus dibangun, melakukan pembangunan," kata Bey.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyatakan dari 620 kecamatan yang di Jabar, sekitar 20 persen di antaranya belum memiliki SMA atau SMK negeri.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya, mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya, ada 128 kecamatan di Jawa Barat tidak memiliki SMA/SMK negeri, namun memiliki sekolah swasta.
"Kemudian ada di 16 kecamatan itu tidak ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi jumlah secara keseluruhan menjadi 144 kecamatan," jelas Wahyu.
Ia menambahkan, Disdik Jabar tengah mengklasifikasj pembangunan gedung sekolah prioritas untuk 144 kecamatan itu.
Sebab, kata dia, dalam satu kecamatan bisa jadi angka kelulusan SMP-MTs masih kecil.
"Dari 144 itu kita buatkan skala prioritas karena belum tentu lulusan SMP-MTs yang ada di situ, jumlahnya besar. Jadi kita buatkan skala prioritas," ucapnya.
Disdik Jawa Barat pun akan meneliti lulusan SMP-MTs di kecamatan terdekat yang memiliki sekolah negeri. Jika kebutuhan mencukupi, kata dia, bisa jadi nantinya hanya akan dilimpahkan ke kecamatan terdekat.
"Skala prioritas kedua juga kita lihat di lingkungan kecamatan terdekat, apakah di lingkungan kecamatan terdekat juga masih bisa menampung lulusan SMP-MTS tersebut," katanya.
Wahyu mengatakan rencana pembangunan sekolah baru di 144 kecamatan memang akan dilakukan di 2024. Namun, menurutnya, Pemprov Jabar akan terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang belum rampung di 2023, seperti masalah pembebasan lahan.
"Kita selesaikan dulu permasalahan-permasalahan itu. Kemudian di 2024 kita buatkan Detail Engineering Design, itu untuk setidaknya kita buatkan di 11 SMA ataupun SMK dan SLB," pungkasnya.(rie/red)
