KABUPATEN PURWAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- Komisi IV yang membidangi Pembangunan, meliputi: Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dalam upaya mencari informasi Program Kegiatan TA 2024 terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) melakukan kunjungan kerja (kunker) yang berlokasi di Jalan Pangeran Cakrabuana Kab Cirebon pada Wilayah Kerja UPTD PPP LLAJ Wil IV Cirebon Dishub Provinsi Jawa Barat,Rabu, 15 Mei 2024.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs.H. Daddy Rohanadi mengatakan kunker ini dalam rangka melihat Program Kegiatan TA 2024 terkait Penerangan Jalan Umum (PJU),mengingat hal ini sangat vital karena terkait keselamatan bagi pengguna jalan raya.
Lebih lanjut dikatakan Daro sapaan akrab Daddy Rohanadi, politisi senior partai Gerindra ini, Kami berharap Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Cirebon yang ada di ruas jalan Provinsi ini bisa menjadi aspek dalam mensejahterakan masyarakat,tutur Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Provinsi Jabar ini.
Daro akan terus mendorong kepada stakeholder terkait agar perbaikan PJU tersebut dapat segera terealisasi dengan baik, mengingat ruas jalan tersebut menjadi penopang masyarakat sekitar.
Dia berharap pemerintah melalui masing-masing UPTD harus bisa memaksimalkan sarana yang tersedia seperti Skylift, marka jalan, warning light, untuk itu Komisi IV akan mendorong demi terwujudnya sarana yang memadai.
Ditambahkannya mudah-mudahan UPTD ini bisa bekerja dengan maksimal walaupun ada prediksi 2025 anggaran turun, serta semoga ada keseriusan dari DPRD melalui Badan Anggaran, termasuk dari TAPD untuk memperhatikan keselamatan transportasi ini, karena terkait dengan keselamatan jiwa, keselamatan jiwa ini sangat penting berhubungan dengan hak masyarakat, mudah-mudahan tahun 2025 bisa terselesaikan, kita akan dorong Dishub untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, pungkasnya.(Rie/AdPar)