Caption : Wakil Ketua Pansus IV H. Toto Purwanto Sandi, S.E., M.I.Pol (kanan baju putih) saat kunker ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri
JAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- Pansus IV DPRD Jawa Barat yang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.
Dalam upaya mengali dan mencari informasi Pimpinan dan Anggota Pansus IV DPRD Jawa Barat. Melaksanakan Konsultasi ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No.20, RT.12/RW.5, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan.Selasa, (14/05/2024).
Wakil Ketua Pansus IV H. Toto Purwanto Sandi, S.E., M.I.Pol mengungkapkan,kunjungan kerja (kunker) tersebut dalam rangka Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.
Menurut Kang TPS sapaan akrab Toto Purwanto Sandi,politisi senior partai berlambang bintang mercy ini pelaksanaan konsultasi dan penyelarasan ini penting sejalan dengan program pembangunan dari pemerintah pusat. Sebagaimana dalam perencanaan menuju Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termaju pada 2045 mendatang.
Caption : Pimpinan dan Anggota Pansus IV DPRD Jawa Barat foto bersama usai konsultasi.
Substansi yang sangat penting berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat (RPJP). Karena itu penyusunanya harus komprehensif dan sinergi dengan program gubernur terpilih sesuai visi misinya kedepan.
setelah RPJP berjalan yang menjadi leading sectornya bermuara ke Bappenas secara teknokratis menyusun RPJM Daerah agar menjadi acuan bagi para calon gubernur ke depan untuk menyusun visi misinya.
Ditambahkan politisi senior Partai Demokrat ini,Ada informasi yang menarik, yang mendasari Jawa Barat dalam penyusunan RPJP secara nasional akan berbeda dengan DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai bagian dari masa transisi. Maka ada dua yang menjadi dasar yaitu RPJP Nasional dan perubahan status dari DKI ke DKJ.
“Artinya bahkan di DKI saja tetangga itu belum sampai keranah legislatif untuk pembahasan Raperda RPJP Daerahnya maka kami juga tidak ingin tergesa-gesa tidak ingin terburu-buru, Saya kira yang penting bagaimana caranya Jawa Barat bisa menyelesaikan Pansus RPJP Daerah ini secara maksimal,” pungkas Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat ini, (Rie/AdPar).
