Caption : Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat,,H.Husin, SE,(ketiga kanan) bersama rekan saat Kunker ke BPKAD D.I Yogyakarta .
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke BPKAD D.I Yogyakarta di Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.Kunker ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si.Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM.dan H. Ade Ginanjar, S.Sos. baru-baru ini.
Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat, H.Husin, SE,dari Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengungkapkan saat dihubungi via telepon selulernya Senin 3 Juni 2024. Kunker ke BPKAD D.I Yogyakarta ini dalam rangka Studi Banding untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan Pengelolaan Aset Daerah.
Pada kesempatan tersebut beberapa pertanyaan disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar , diantaranya terkait bagaimana mengelola aset yang Bisa Menghasilkan PAD untuk daerah melalui mekanisme sewa,ungkap H.Husin yang juga ,Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar yang membidangi keuangan ini.
Dalam lawatan ke kota pelajar ini Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat ingin untuk mendengarkan langsung dari BPKAD D.I Yogyakarta Bagaimana Membedakan dan Mengelola Aset Pemda dan Aset Keraton, mengingat Yogyakarta adalah Daerah Istimewa,kata H.Husin,SE,politisi senior Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini .
Menurut wakil rakyat daerah pemilihan Jabar XII meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon serta Kabupaten Indramayu ini berdasar hasil sharing jajaran Banggar DPRD Jabar menilai bahwa di BPKAD DIY sudah memiliki perencanaan yang matang sehingga dapat mengoptimalkan aset milik daerah,yang bisa di adopsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pungkas politisi senior Partai berlambang burung garuda yang membentangkan sayapnya.(Rie/AdPar)
