Caption : Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol (foto iat)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mencopot seluruh komisaris di lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nonperbankan. Pergantian komisaris tersebut dilakukan Bey saat memimpin langsung rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar berturut-turut beberapa waktu lalu.
Pencopotan ini merupakan upaya Bey untuk membenahi kinerja BUMD Jabar yang terpuruk dalam beberapa tahun terakhir.Direstrukturisasi untuk efisiensi dilakukan pada BUMD Jaswita, Tirta Gemah Ripah (TGR), Agro Jabar, Jasa Sarana, dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Restrukturisasi tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya posisi komisaris BUMD itu.
Terkait hal tersebut Komisi III DPRD Jawa Barat mendukung langkah Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin melakukan restrukturisasi posisi komisaris, evaluasi dan monitoring kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara rutin.
“Kita (Komisi III DPRD Jawa Barat) sangat mendukung kebijakan Pak Bey Machmudin yang melakukan restrukturisasi, monitoring dan evaluasi kinerja BUMD secara rutin,ungkap Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol, saat dihubungi via telepon selulernya Kamis 6 Juni 2024.
Menurut Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati,Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini, BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sebenarnya punya potensi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan baik. Berkaca pada beberapa BUMD yang dimiliki Pemprov Jabar ternyata mampu berkinerja baik, berkontribusi terhadap PAD lewat setoran deviden.
Patut dietahui RUPSLB pertama adalah BUMD PT Jaswita. Dalam rapat tersebut, Bey mencopot Komisaris Utama PT Jaswita Yossi Irianto serta Komisaris Deden Nurul Hidayat, dan kemudian Kadisperindag Noneng Komara Nengsih ditugaskan untuk menjabat komisaris di sana.
Kemudian di BUMD PT TGR Bey menugaskan Plh Asda I Setda Jabar Dodo Suhendar sebagai komisaris menggantikan Herry Antasari yang mundur karena menjabat Pj Wali Kota Bogor.
RUPSLB di BUMD PT Jasa Sarana. Di BUMD yang bergerak dalam bidang pengelolaan infrastruktur meliputi Transportasi, Energi, Telematika, Manajeman Limbah dan Infrastruktur Kesehatan tersebut Bey mencopot Komisaris Utama Ipong Witono dan Komisaris Alwi Hasan, kemudian menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Jabar Dodit Ardian Pancapana sebagai komisaris.
Berikutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Arifin Soedjayana ditugaskan untuk PT Agro Jabar. Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Dedi Taufik yang ditugaskan untuk PT BIJB.
Perombakan itu tentunya tidak lepas dari kinerja BUMD beberapa tahun terakhir. Karena dalam catatan, belum semua BUMD bisa menyetorkan dividen ke Pemprov Jabar.
Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun 2022 dan 2021 tercatat tidak semua BUMD rajin setor deviden. Di 2020 misalnya, PT Agro Jabar, PT BIJB, dan PT Tirta Gemah Ripah tercatat tidak ada realisasi setoran dividen. Sedangkan realisasi PT Jaswita Rp 501 juta, PT Jasa Sarana Rp 1 miliar.
Lalu di 2021, PT BIJB dan PT Tirta Gemah Ripah juga kosong dalam realisasi setoran dividen. Sedangkan PT Jaswita setor Rp 655 juta, PT Jasa Sarana Rp 200 juta, PT Agro Jabar Rp 435 juta. Kemudian di 2022, PT Jaswita Rp568 juta, PT Jasa Sarana Rp 1 miliar, PT Agro Jabar Rp 75,2 juta dan PT Tirta Gemah Ripah Rp98,7 juta. Sementara PT BIJB masih tetap kosong.(Rie/AdPar)
