Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat,H.M, Achdar Sudrajat,S.Sos
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat,H.M, Achdar Sudrajat,S.Sos yang membidangi Pembangunan, meliputi: Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
Pembangunan infrastruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka akan segera dilakukan. Hal ini setelah Pemprov Jabar melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Jabar Environmental Solution dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia di Gedung Sate baru-baru ini.
AHD sapaan Achdar Sudrajat legislator dari Partai Demokrat ini turut merespon penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tersebut. Harapannya itu menjadi langkah baik setelah beberapa kali kegagalan,tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jabar ini di Bandung, Selasa 2 Juli 2024.
Lebih lanjut dikatakan wakil rakyat Daerah Pemilihan Jabar IX Kabupaten Bekasi ini mengungkapkan,kehadiran TPPAS regional itu sangat dibutuhkan. “Jelas Sarimukti telah overload. Tidak mungkin juga diperpanjang lagi.Mudah – mudahan PKS itu menjadi langkah baik yang dilakukan Pemprov Jabar.
Dengan demikian, pembangunan itu bisa menjadi kisah sukses yang juga menstimulus pembangunan TPPAS Regional yang lainnya juga ikut terpacu,tutur politisi partai berlambang bintang mercy ini.
TPPAS Legok Nangka sendiri memiliki kapasitas 1.852 sampai 2.131 ton perhari. Targetnya dari proyek itu bisa menghasilkan 40 megawat listrik.
Politikus PD itu mengungkapkan, Legok Nangka merupakan percontohan proyek TPPAS regional berteknologi canggih. Makanya proyek itu harus dipercepat. “Setelah PKS beberapa waktu lalu maka kami harap segera dilakukan persiapan teknis. selain itu, sejumlah infrastruktur penunjang proyek tersebut juga harus mulai difikirkan. Misalnya mulai dari kebutuhan armada pengangkut sampah,pungkas Anggota Komisi IV ini yang juga Ketua Badan Pembentukan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat ini.(Rie/AdPar).
