Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Sumiyati ,S,Pd,I,.M.IPol
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah provinsi untuk melakukan kajian terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat,yang membidangi keuangan salah satu mitra kerjannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jabar.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Sumiyati ,S,Pd,I,.M.IPol, mengatakan bahwa dari 41 BUMD Jabar, sebagian besarnya tidak produktif dan belum mampu memberikan kontribusi pendapatan melalui deviden, sementara pendapatan daerah juga sedang minim sehingga efisiensi harus dilakukan termasuk penyertaan modal bagi BUMD,jelasnya saat dihubungi via telepon selulernya.
Menurut Bunda Sum sapaan akrab srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini menilai BUMD, kita minta due diligence sebetulnya. Peninjauan secara tuntas. Kalau perlu di-merger ya di-merger. Kalau bisa dibubarkan, bubarkan saja daripada terus-terusan menyedot APBD melalui penyertaan modal, tapi tidak memberi imbal balik positif bagi Jabar,tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Anggota Legislatif (Aleg) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat, sejauh ini hanya dua BUMD yang sehat dan berkontribusi bagi Jawa Barat, dari total 41 BUMD tersebut, yakni BJB dan PT Migas Utama Jabar (MUJ).
Sementara yang lainnya, tidak memberikan kontribusi berarti. Jangankan untuk memberikan deviden dalam membantu membangun Jabar, menghidupi perusahaannya sendiri pun masih sulit.Padahal Pemprov Jabar,sangat berharap sokongan dari BUMD untuk memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (pad), seiring dengan menurunnya realisasi pendapatan daerah.
Ditambahkan Bunda Sum, peningkatan yang kita harapkan salah satunya dari BUMD karena kita sudah investasi begitu besar. Tapi kenyataannya, dari semua BUMD, hanya dua yang sehat. Sisanya silakan cek sendiri. Itu yang kita harapkan, mereka memberikan deviden bermakna membiayai pos pembangunan kita,tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Depok dan Bekasi ini.
Berdasarkan data Pendapatan daerah pada 2023 diketahui terealisasi sebesar Rp34,77 triliun atau 97,62 persen, terdiri dari pendapatan asli daerah terealisasi Rp24,37 triliun atau 98,29 persen. Pendapatan transfer terealisasi Rp10,28 triliun atau 95,96 persen dan pendapatan lain-lain terealisasi Rp115 miliar atau 107,92 persen.
Sementara, untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp35,51 triliun atau 95,56 persen. Belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp19,09 triliun, belanja modal Rp2,52 triliun, belanja tidak terduga Rp23,60 miliar dan belanja transfer sebesar Rp13,87 triliun.“Untuk silpa tercatat Rp800,40 miliar.(Rie/AdPar)
