Caption :Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Sumiyati,S.Pd.I.,M.Ipol
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok Hj. Sumiyati,S.Pd.I.,M.Ipol mengapresiasi atas prestasi kinerja yang di torehkan Pemerintah Kota Bekasi yang menduduki peringkat 4 besar dari Kota dan Kabupaten se Jawa Barat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi( Rakor ) bertajuk Akselerasi dan Sinergi Kinerja Pembangunan Pemerintahan Kabupaten/Kota menuju Indonesia dan Jawa Barat yang Maju dan Berkelanjutan bersama bupati dan walikota se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 19 Juli 2024.
Menurut Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati Anggota Komisi III yang membidangi keuangan ini,prestasi tersebut membanggakan masyarakat kota Patriot,menginggat kondisi saat ini pergerakan pertumbuhan perekonomian yang melambat,tetapi kota Bekasi bisa berprestasi,ungkapnya saat di hubungi melalui telepon selulernya Sabtu 20Juli 2024.
Lebih lanjut dikatakan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini,Pencapaian itu menunjukkan bahwa Kota Bekasi mampu mengoptimalkan potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian finansialnya,tutur srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini.
Anggota Badan Musawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengucapkan selamat kepada jajaran pemerintah kota Bekasi atas diraihnya prestasi tersebut,namun Bunda Sum juga menginggatkan jangan berpuas diri untuk terus meningkatkan kinerja sehingga prestasinya semakin lebih baik lagi,pungkas legislator alumin strata dua ilmu politik Universitas Padjajaran ini.
Sekedar informasi Rakor yang dibuka oleh Gubernur Jawa Barat dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian itu dihadiri seluruh Kepala Daerah se Provinsi Jawa Barat.
Dalam pembahasan Rakor yang meliputi aspek-aspek penting, diantaranya dalam mendorong pembangunan di setiap wilayah hingga hal-hal yang menjadi evaluasi evaluasi Kementerian Dalam Negeri guna mengoptimalisasi langkah-langkah yang harus diterapkan agar pembangunan semakin pesat.
Beberapa aspek yang dibahas diantaranya yakni mengenai optimalisasi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berikut pemanfaatan atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik.
Selain itu sektor pelayanan publik menjadi fokus pembahasan yang harus terus dimaksimalkan, baik peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga penataan ruang kota tidak hanya dengan sarana dan prasarananya yang lengkap dengan mengusung konsep modern.Akan tetapi juga harus ditata sedemikian rupa agar masyarakat merasa aman dan nyaman.(Red/AdPar).
