Caption :Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Sumiyati, S.Pd.I,M.IPol
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Sumiyati, S.Pd.I,M.IPol, yang membidangi keuangan antara lain meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mengunkapkan pentingnya optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
Lebih lanjut dikatakan Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati,sumber daya yang dimiliki Jawa Barat, baik dalam bentuk aset tanah, bangunan, maupun sumber daya alam, harus dikelola dengan baik dan transparan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat,ujar legislator alumin strata dua ilmu politik Universitas Padjajaran ini.
“Jawa Barat memiliki potensi kekayaan daerah yang sangat besar, namun sayangnya, belum semua aset tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik,” tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Depok dan Bekasi ini.
Ditambahkan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya dalam menginventarisasi aset, melakukan penilaian ulang terhadap nilai kekayaan daerah, serta menyusun strategi yang efektif untuk pengelolaan dan pemanfaatannya.
Menurut Bunda Sum, salah satu langkah penting yang harus diambil adalah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.Dengan demikian, kebijakan pengelolaan kekayaan daerah dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Tak lupa, pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi bagaimana kekayaan daerah dikelola,
Selain itu,juga srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan daerah.
“Penggunaan anggaran harus benar-benar dipastikan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu,pungkas ibu tiga orang putra ini.(Rie/AdPar)
