KET FOTO: DPRD Kota Bandung seusai mengikuti upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di Balai Kota Bandung, Sabtu, 17 Agustus 2024. Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, -- Pada momentum Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua sementara DPRD Kota Bandung, H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., berharap Pemkot Bandung dapat berfokus pada cita-cita dan tujuan nasional bagi pembangunan Kota Bandung.
"Pesan kemerdekaan dari DPRD Kota Bandung kepada Pemerintah Kota Bandung dan jajaran perangkat daerah di 79 tahun kemerdekaan Indonesia, untuk mengkokohkan dan penuntasan cita-cita dan tujuan nasional," ujar Agus, seusai mengikuti upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di Balai Kota Bandung, Sabtu, 17 Agustus 2024.
Menurut Agus Andi, tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umumm dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Berbagai tujuan tersebut, harus diejawantahkan dengan baik melalui pembangunan di Kota Bandung dalam lima tahun ke depan.
"Pada 2025-2030 itu, tujuan negara akan di-breakdown dalam lima kerja tahunan Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang menjadi ukurannya," ujarnya.
Ia menerangkan dalam beberapa waktu ke depan, RPJMD teknokratik akan disampaikan kepada DPRD Kota Bandung. Terdapat poin-poin acuan teknokratik bagi Wali Kota Bandung mendatang, untuk mempresentasikan visi dan misi untuk Kota Bandung.
"Sehingga cita-cita dari pusat menjadi haluan-haluan yang bisa diukur," katanya.
Diakuinya bahwa masih belum meratanya kualitas pendidikan di Kota Bandung, terbukti dari infrastruktur bagi SD dan SMP yang belum masif di Kota Bandung. Selain itu, juga persoalan stunting yang menjadi PR, dan harus tuntas 100 persen. Termasuk lingkungan, seperti banjir yang melanda ketika masuk musim hujan.
Kemudian di sisi pemerintahan, masih ada posisi jabatan yang kosong, baik di kewilayahan maupun kedinasan. Lalu perizinan, perpindahan penduduk, ekonomi, kesehatan dan pembangunan infrastruktur yang inklusif.
"Masih banyak PR pembangunan yang sepertinya terus berulang, ini bisa diantisipasi. Kita mengisi kemerdekaan dengan menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut, dengan perencanaan yang konkret di lapangan serta tidak menghabiskan anggaran. Jadi tidak copy-paste, maka perencanaan harus matang dan riil di lapangan," ucapnya.*
