Caption : Ketua Sementara DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat (kedua kiri) dan wakil Ketua Iwan Setiawan saat mengikuti Orientasi Anggota DPRD Tahun 2024 oleh BPSDM Kemendagri yang diselenggarakan di Ballroom Bidakara Hotel, DKI Jakarta.
JAKARTA.LENTERAJABAR.COM, - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2029 melaksanakan kegiatan rangkaian Orientasi Anggota DPRD Tahun 2024 (9-13 September), yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), acara tersebut berlangsung di Ballroom Bidakara Hotel, DKI Jakarta.
Kegiatan tersebut sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten Kota.
Seluruh anggota akan dibekali tentang ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang. Termasuk meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik DPRD DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dengan program Kemendagri tersebut, diharapkan kinerja DPRD Sumbar secara kelembagaan lebih meningkat.
Ketua Sementara DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat mengungkapkan, setelah diresmikan untuk periode 2024-2029, anggota DPRD yang baru maupun yang melanjutkan amanah, harus melalui proses orientasi. Diharapkan nantinya, akan tertanam nilai-nilai kinerja yang penuh semangat, tanggungjawab dan berintegritas,tegas politisi dari Gerindra ini.
“Jadi orientasi selama lima hari ini, merupakan proses pembekalan dan pendalaman tugas anggota dewan untuk mengawali masa kerja 2024-2029,” katanya.
Dia menjelaskan, selama proses orientasi 120 anggota DPRD Provinsi Jabar mendapatkan belasan materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, mekanisme pemerintah negara hingga pelaksanaan penegakan hukum. Orientasi yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri, dibagi beberapa gelombang.
Secara spesifik, lanjutnya, anggota DPRD Jabar juga mendapatkan materi terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dewan dan sejumlah regulasi baru untuk rujukan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu Plt. Sekjen Kemendagri (RI), Tomsi Tohir membuka acara orientasi anggota DPRD Jabar 2024 mengatakan, program orientasi bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif dalam menjalankan tugas. Namun, hal yang harus menjadi perhatian bersama terkait krisis anggaran yang tengah mengancam sejumlah daerah.
Tohir mengungkapkan bahwa lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah uang pemerintah pusat.
Ia mengingatkan para anggota DPRD untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. “Bukan nakut-nakutin, tapi mengingatkan,” ujarnya tegas.
Menurut Tohir, sejumlah daerah mengalami defisit anggaran yang serius hingga tidak mampu membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada. “Banyak daerah anggarannya minus karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyek banyak, tapi akhirnya anggaran defisit,” pungkasnya.(Adv)
