Caption : Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, di Bandung Creative Hub, Kamis, 10 Oktober 2024. Nuzon/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, -- Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, di Bandung Creative Hub, Kamis, 10 Oktober 2024.
Kunjungan sekaligus rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H.; dan dihadiri Sekretaris Komisi B, Asep Sudrajat, S.A.P., serta para anggota Komisi B yakni Rieke Suryaningsih, S.H.; Sherly Theresia, A.Md, Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M.; Asep Robin, S.H., M.H.; dan M. Bagja Jaya Wibawa, S.H., Siti Marfuah, S.S., S.Pd., dan Mukhamad Adi Widiyanto.
Kunjungan Komisi B ini diterima Kepala Disbudpar Kota Bandung Arief Syaifudin dan para kepala bidang. Ketua Komisi B Aries Supriyatna menuturkan, kunjungan ke BCH itu sekaligus rapat kerja Komisi B bersama SKPD mitra kerja.
BCH merupakan salah satu ruang multi-fungsi kreatif yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Disbudpar Kota Bandung. Bahan diskusi dari pertemuan ini akan menjadi dasar rapat kerja berikutnya di DPRD Kota Bandung.
“Kami ingin menghimpun informasi dasar untuk kami bawa ke rapat-rapat kerja berikutnya, khususnya terkait bidang yang terhubung dengan Komisi B,” ujar Aries.
Ia menuturkan, berbicara terkait kebudayaan tentu sangat terhubung dengan pendidikan. Karena bicara tentang budaya, berbicara tentang pola pikir. Maka, bidang kebudayaan yang harus diprogramkan oleh Disbudpar harus linear dengan misi-misi pendidikan supaya anak-anak Kota Bandung bisa melestarikan budayanya.
Selain itu, Aries juga mendorong Disbudpar untuk terus meningkatkan potensi ekonomi dari sektor pariwisata.
“Dalam urusan pemerintahan, bagaimana menyusun program dan kegiatan yang bisa menumbuhkembangkan potensi ekonomi pariwisata. Itu yang akan menjadi bahan diskusi DPRD dengan Disbudpar sehingga kami berharap ke depan betul-betul potensi besar ini bisa dimanfaatkan. Kalaupun belum ada, potensi ini tentu bisa dibangun. Maka perlu political will dari pemerintah dan dukungan dari DPRD,” tuturnya.
Dari hasil pertemuan ini, Sekretaris Komisi B, Asep Sudrajat melihat materi yang muncul dari rapat kerja ini bisa menjadi modal untuk merumuskan penyelesaian masalah terkait kebudayaan dan pariwisata di kemudian hari.
“Rapat berikutnya kita bisa membongkar program-program pariwisata yang potensinya besar. Mudah-mudahan ke depan potensi ini bisa dijadikan peningkatan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Anggota Komisi B, Rieke Suryaningsih berharap pertemuan selanjutnya dengan Disbudpar bisa lebih memerinci setiap kendala maupun data potensi pendapatan daerah.
“Kita nanti perinci lagi, potensi apa saja yang dijual dari Kota Bandung, produk dan jasanya?
Lalu juga terkait ekonomi kreatif. Data-data tentang usaha ekonomi kreatif supaya hasil pemetaan nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat,” tutur Rieke.
Anggota Komisi B Siti Marfuah juga menyoroti upaya Disbudpar untuk mengembangkan pariwisata Kota Bandung.
“Upaya pengembangan pariwisata Kota Bandung ini apakah sesuai karakteristik Kota Bandung? Apakah Bandung masih sebagai Kota Jasa, atau ada yang lain?” ujarnya.
Siti Marfuah pun menakar pertemuan selanjutnya yang diharapkan bisa memproyeksikan seberapa banyak kontribusi hotel bagi PAD Kota Bandung.
Anggota Komisi B, Mukhamad Adi Widiyanto meminta kejelasan Disbudpar terkait misi unggulan yang ditawarkan bagi wisatawan.
“Banyak yang berwisata berobat ke Penang, Malaysia, contohnya. Jadi harapan saya tentukan misi unggulan yang ditawarkan Kota Bandung, sehingga menjadi alasan kuat bagi wisatawan, khususnya dari mancanegara untuk berkunjung ke Kota Bandung,” ujarnya.
Anggota Komisi B, M. Bagja Jaya Wibawa menilai pertemuan awal ini akan menjadi dasar untuk meningkatkan pembahasan yang lebih mendalam di rapat kerja selanjutnya.
“Ke depan, pembahasan kita bisa lebih komprehensif supaya inovasi yang timbul mampu berefek besar bagi kemajuan budaya dan pariwisata Kota Bandung,” kata Bagja.
Anggota Komisi B, Asep Robin meminta Disbudpar terus menebarkan nilai-nilai budaya Sunda melalui beragam medium seni dan pertunjukan. Selain itu, ia juga berharap Pemkot Bandung mulai menambah unsur Kasundaan di berbagai desain objek-objek estetika kota sebagai penanda identitas Kota Bandung.
“Unsur budaya di pentas seni, gapura, di gerbang tol, harus bisa membuat identitas kultur orang Bandung supaya adat Sundanya tidak memudar. Sehingga karasa, lah, kita dan wisatawan téh aya di Bandung,” tuturnya.
Ia menambahkan, Komisi B juga akan mendukung penuh Disbudpar dan Pemkot Bandung dalam upaya melindungi cagar budaya yang ada di Kota Bandung.
“Kami akan mendorong cagar budaya menjadi hukum positif dan menjadikan manfaat bagi semua dan keadilan bagi semua. Eksekutif harus menyediakan Perwal-nya, sehingga kita di DPRD membuat perda yang bisa menjadi acuan perlindungan cagar budaya ke depan,” ujarnya.*
