Notification

×

Iklan

Iklan

Komisi V DPRD Jabar Raker Dengan Mitra Kerja, Hasbulah Rahmad Bahas Ranperda APBD TA 2025

Rabu, 23 Oktober 2024 | 20:27 WIB Last Updated 2024-10-24T13:38:53Z

Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H.M.Hasbulah Rahmad S.Pd, M.Hum saat rapat kerja bersama mitra kerja di ruang rapat Dinas Sosial, Kota Cimahi.(Rabu, 23/10/2024).(foto istimewa)

 
KOTA CIMAHI.LENTERAJABAR.COM,-Komisi V DPRD Jabar yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) melaksanakan rapat kerja bersama mitra komisi V  antara lain :

1. Bappeda Provinsi Jawa Barat.
2. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (Dispusida)
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat.


Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar  H.M.Hasbulah Rahmad S.Pd, M.Hum  mengungkapkan,“Kita kali ini Rapat Kerja (Raker) dengan mitra kerja Komisi V dalam rangka pembahasan Rancangan Perda (ranperda) tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 kerja dinas bisa mengajukan anggaran sesuai kebutuhan, berlangsung di ruang rapat Dinas Sosial, Kota Cimahi. (Rabu, 23/10/2024).


Menurut bang Has sapaan Hasbulah Rahmad, sesuai dengan tupoksi wakil rakyat yaitu Budgeting(penggaran),pengawasan (kontroling) dan legislasi (pembuatan peraturan daerah) pihaknya ingin mendapatkan masukan dan informasi pada organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja komisi,apa saja program kerja (proker) prioritas yang ada di tiap-tiap dinas tersebut,tutur wakil rakyat daerah pemilihan Jabar 8 meliputi Kota Depok  dan Kota Bekasi ini.


Sektor pendidikan dan kesehatan juga perlu mendapatkan perhatian khusus, Mitra Komisi V ini juga terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, mitra Komisi V memiliki prioritas anggaran.


"Mitra Komisi V merupakan Mitra DPRD yang terbanyak sehingga kegiatan dan anggaran itu persoalan yang tersendiri , Komisi V dan Mitra kerjanya sedang membahas Rancangan APBD Tahun 2025, dimana anggaran kita ada nominal yang berkurang, akan tetapi situasi kondisi di Jawa Barat itu membutuhkan anggaran yang memadai, apalagi tadi disinggung kita membutuhkan dana cadangan terkait peruntukan antisipasi bencana alam, kita tahu Provinsi Jawa Barat rawan akan bencana alam serta dengan penduduk yang terbanyak , serta angka pengangguran dan kemiskinan dirasa masih tinggi," jelasnya.


Melalui raker dengan mitra kerja ini dapat diketahui program kerja (proker) dengan demikian terjadi sinkronisasi pendanaan dalam hal ini pengganggaran (Budgetting) sesuai dengan fungsi DPRD,terang Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Barat ini.


Ditambahkan Anggota Legislatif (Aleg) senior Politisi senior  partai berlambang Matahari Putih dengan 32 pancaran sinar ini,Hasil rapat komisi V ini akan menghasilkan apa yang kita rencanakan dan harapkan, kita harus berfikir mengenai efiseinsi anggaran, sehingga tujuan daripada program pembangunan di Jabar bisa tercapai," ujarnya.(Rie/AdPar)

×
Berita Terbaru Update