BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, - Informasi Aroma korupsi mulai tercium lagi di wilayah Kab Bandung Barat, bahkan beberapa media telah merilis pemberitaannya di media online.
Seperti yang di kutip pemberitaan, bungkamnya Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat (Diskominfotik KBB) saat dikonfirmasi terkait dugaan adanya indikasi Mark Up dalam pengadaan barang Interactive display senilai Rp.11,5 Miliyar.
Diduga juga Keterlibatan PJ Bupati Bandung Barat, kepala diskominfo, dan oknum bapedda inisial i dan pengusaha sekaligus oparator G di duga tidak hanya proyek tersebut di beberapa Dinas lain pun terjadi hal yang serupa, hampir seluruh SKPD yang diduga sudah ada perencanaan korupsi anggaran apbd di saat kondisi keuangan belum pulih.
Sikap bungkamnya Kepala Diskominfotik KBB Yoppie Indrawan Iskandar, S.E., patut dipertanyakan, kuat dugaan dalam pengadaan barang tersebut terindikasi adanya persekongkolan jahat demi meraup keuntungan pribadi, kelompok maupun golongannya.
pengadaan barang Interactive display yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KBB tahun 2024. Mengingat, Diskominfotik KBB adalah garda terdepan dan corong Pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah KBB.
Kami aktivis Jawa barat, menegaskan kepada kepala dinas terkait jangan pernah berulah dengan anggaran 11,5 Milyar untuk pengadaan barang interactive Display, kami akan terus mengawal proses pengadaan tersebut, bahkan kami pun siap melaporkan ke pihak APH yakni Kejagung RI dan Kejati Jawa Barat ujar Agus Satria.
Ini membuktikan bahwa KBB berulah lagi di saat sedang dalam kondisi defisit, anggaran diskominfotik di duga rugikan anggaran proyek pengadaan interaktif display senilai Rp.11,5 M
Wanwan Mulyawan sebagai Ketua Umum DPP LSM BRANTAS pun menilai sikap bungkamnya seorang kepala dinas terhadap permasalahan ini di saat di pertanyakan para wartawan, ini juga sudah jelas adanya penurunan nilai nilai ASN sebagai pelayan masyarakat, ini juga harus mendapatkan perhatian khusus dari petinggi Kab Bandung Barat.
Sebagai catatan LSM BRANTAS ( Wanwan Mulyawan Ketua Umum DPP LSM BRANTAS ) dan AKTIVIS JABAR akan ungkap kasus tersebut, pungkas Agus.**
