Caption : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke TPS Antapani dan TPS Gedebage, Sabtu (19/10/2024).
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, -- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke dua Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Bandung.
Herman melakukan monev itu bersama Penjabat Sekda Kota Bandung ke TPS Antapani dan TPS Gedebage, Sabtu (19/10/2024). Itu dilakukan dalam upaya memantau kondisi pengelolaan sampah di Kota Bandung.
"Kota Bandung adalah kontributor terbesar sampah yang dikirim ke TPPAS Sarimukti, satu hari bahkan 170 bahkan hari ini menembus 185 rit dari Kota Bandung," ungkap Herman.
"Harapan kita, komitmen kita bisa turun ke 140 rit, jadi harus berkurang cukup besar kurang lebih 45 rit. Dan saya yakin bisa," katanya.
Hasil pemantauan di TPS Antapani, Herman menjelaskan perlu adanya penambahan mesin gibrik untuk mengakomodasi sampah yang datang dari 26 Rukun Warga (RW) ke TPS Antapani.
Ia menjelaskan dari 26 RW hanya 13 RW yang bisa dikelola mesin gibrik sehingga sebesar 4 ton sampah organik bisa dikelola dengan baik.
"Untuk sampah low value, sampah rongsok dan residu dari 4 ton hanya 1 ton saja yang dibuang ke Sarimukti, yaitu sampah residu, tapi dari 13 RW lainnya sama sekali belum terkelola," ungkapnya.
"Apabila kita tambah mesin gibrik, di sisi yang lain di hulu juga (melaksanakan) zero food waste, maka sampah itu bisa dikelola secara mandiri di TPS Antapani, yang dikirim ke Sarimukti bisa turun satu setengah rit," jelasnya.
Selain itu, untuk hasil pemantauan TPS Gedebage, Herman mengungkapkan kondisi TPS tersebut jauh dari harapan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan sampah.
"Sekda Kota Bandung dan jajarannya akan secepatnya mengambil langkah, satu minggu ke depan tata kelolanya akan diperbaiki sehingga bisa satu pintu. Insyaallah akan membantu pengelolaan sampahnya bisa lebih baik," ungkapnya.
Herman menjelaskan, Pemkot Bandung telah melakukan langkah kongkret, tetapi kunci utama permasalahan adalah pengelolaan sampah di hulu, yaitu masyarakat Kota Bandung.
"Kepada warga Bandung, mohon untuk respons, mohon untuk bersama Pemkot Bandung sama-sama menyukseskan Zero Food Waste tidak ada sampah makanan dari rumah. Hrapannya mulai dari rumah," ungkapnya.
Herman menjelaskan, prinsip dasar pengelolaan sampah dari hulu perlu dilakukan pengurangan, pemanfaatan sampah dan daur ulang, itu akan berdampak pada hilir yang akan berkurang beban sampahnya.
"Reduce, Reuse, dan Recycle, insyaallah setengahnya akan selesai. Kalau Zero Food Waste ini berhasil, maka sampah yang akan ke Sarimukti akan berkurang setengahnya," katanya.
"Kami harapkan ini dimulai dari Kota Bandung, sinyal warning untuk warga Kota Bandung,. Hari ini belum ada pengurangan ritase ke Sarimukti dari Kota Bandung," ungkapnya.
Herman menjelaskan, jika ada pengurangan ritase sampah ke TPPAS Sarimukti dari Kota Bandung, maka itu akan memperpanjang usia pakai Sarimukti hingga tahun 2025.
"Jika tidak, maka akan terjadi ledakan sampah di akhir tahun 2024 dan kami sepakat tidak boleh terjadi ledakan sampah," katanya.
Tentunya Pemdaprov Jabar beserta Pemkot Bandung telah menyiapkan solusi jangka pendek dan perlu ada pendalaman untuk solusi jangka menengah terkait hal tersebut.
Akan tetapi Herman menjelaskan, solusi kreatif yakni dengan menempatkan sampah sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan mengelolanya menjadi penghasilan.
"Untuk eksekusinya kita kerja sama antara Pemdaprov Jabar dan Pemkot Bandung. Di hulu itu tanggung jawab Pemkot Bandung, silahkan edukasi masyarakat," katanya.
"Untuk di TPS kami akan berbagi, paling tidak berapa pun kebutuhannya nanti sebagian dari Pemdaprov Jabar dan sebagian dari Pemkot Bandung," ungkapnya.(rie/red)
