Caption : Wakil I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, S.E., S.H, menghadiri undangan Wali Kota Bandung pada acara Penerimaan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI, di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Rabu, 20 November 2024.Satria/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, – Wakil I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, S.E., S.H, menghadiri undangan Wali Kota Bandung pada acara Penerimaan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI, di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Rabu, 20 November 2024.
Hadir pula pada acara tersebut Anggota DPRD Kota Bandung, Angelica Justicia Majid, H. Soni Daniswara, dan Asep Robin, S.H., M.H. Toni mengatakan, kunjungan kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ini membahas tiga hal yaitu PPDB Zonasi, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Ujian Nasional.
“Komisi X DPR RI berkunjung untuk membahas tiga hal yaitu terkait PPDB Zonasi, Impelementasi Kurikulum Merdeka, dan juga tentang Ujian Nasional. Rapat tadi dihadiri oleh wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. beserta anggotanya,” ujar Toni.
Kunjungan Komisi X DPR RI diterima PJ Wali Kota Bandung A Koswara. Dalam sambutannya, Koswara mengucapkan selamat datang dan berterimakasih kepada Komisi X DPR RI yang telah berkunjung ke Kota Bandung.
“Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat dewan dari Komisi X DPR RI, semoga dengan adanya pembahasan ini menjadi perbaikan pendidikan khususnya di daerah, Beberapa hal yang menjadi catatan tentang; PBDB Zonasi, kurikulum meredeka dan UN,” kata Koswara.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si., mengatakan, problematika terkait sistem zonasi PPDB perlu dikerjasamakan dengan pihak tata ruang.
“Memang banyak pemilihan SD masih negeri-minded, karena biaya gratis, kualitas negeri lebih dari swasta, dan juga sistem zonasi masih banyak masalah, ini perlu tata ruang dengan zonasi perlu disinkronkan, maka pemerintah perlu kerjasama agar bisa sinkron,” ucapnya.*
