 |
| Caption : Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) H.Taufik Hidayat,SH.,MH saat menghadiri rapat paripurna Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (10/1/2025) |
Ditemui usai rapat paripurna tersebut,Kang H Taufik Hidayat sapaan akrab politisi senior partai Gerindra ini menyampaikan ucapan selamat atas penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 kepada Kang Dedi Mulyadi (kdm) dan Erwan Setiawan .
Lebih lanjut dikatakan Kang H Taufik Hidayat wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar II Kabupaten Bandung ini Pihaknya pun berharap janji-janji politik Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan bisa terealisasi selama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar.
Jadi harapan saya ke depannya Jawa Barat akan semakin maju di bawah kepemimpinan kdm dan erwan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja dengan tersedianya lapangan kerja,daya beli masyarakat meningkat dan indeks kesehatan yang semakin baik serat pendidikan yang mudah di akses warga Jawa Barat.tuturnya.
Ditambahkannya Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan menyelaraskan program kerjanya untuk mendukung visi presiden Prabowo "Bersama Indonesia Maju Menuju,Menuju Indonesia Emas 2045" 8 Misi Asta Cita.
Dengan penyelarasan itu, program dan kegiatan Pembangunan di Jabar selaras dengan target-target yang ditetapkan secara nasional. Dengan demikian akan terjadi akselerasi Indonesia Emas yang diharapkan benar-benar dapat terwujud sebelum 2045. Indonesia Emas baru bisa terwujud jika pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara maksimal dan bersama-sama mewujudkannya.
Pasangan Dermawan dan DPRD akan bekerja sama semaksimal mungkin untuk mewujudkan itu semua. Gubernur memang tidak mungkin merealisasikan cita-cita mulia itu hanya berdua saja dengan wakilnya. Mereka harus dibantu oleh semua organisasi perangkat daerah yang ada. Mereka juga harus bekerja sama dengan DPRD Provinsi Jabar. Itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan, mereka harus pula melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan kepala daerah di 27 kabupaten/kota se-Jabar.(Red/AdPar)
