Caption : Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat saat kunjungan kerja lintas komisi ke DPRD Prov Jateng, Semarang, Jumat (31/1/2025).
KOTA SEMARANG.LENTERAJABAR.COM,- DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi adanya pengawasan tematik sebagai bagian dari program kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu menunjukan adanya sinergitas antara pemerintah dan keterlibatan secara langsung terhadap masyarakat. Dalam hal ini, lembaga DPRD pun dapat terjun langsung mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga ke tingkat bawah.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Hj Ratnawati, M. K. K. K menyebutkan, pengawasan tematik menjadi program yang patut dicontoh sebagai bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, ada juga pembahasan berkaitan dengan pendamping para anggota dewan yang memang di DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah ditetapkan dalam Tata Tertib DPRD Prov Jateng. Demikian itu menjadi penguatan bagi para anggota dalam melaksanakan kinerja secara maksimal.
"Kami banyak berdiskusi mengenai program yang dilakukan para anggota, salah satunya tentang pendamping ini juga kami pelajari untuk nanti agar bisa diterapkan di DPRD Jabar," ujar Ratnawati saat kunjungan kerja lintas komisi di Gedung DPRD Prov Jateng, Semarang, Jumat (31/1/2025).
Ratnawati menjelaskan, sebagaimana jumlah penduduk di Jawa Barat saat ini mencapai 50 juta jiwa. Sehingga tupoksi sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat belum terakomodir sepenuhnya. Karena itu keberadaan pendamping ini dalam lingkaran anggota dewan sangat diperlukan peranannya dalam membantu kinerja.
"Ketika anggota berkegiatan ke daerah pemilihannya masing-masing, tentu banyak persoalan yang akan diserap aspirasinya. Kami pun tidak bisa berpangku tangan harus ditangani sendiri," tambahnya.
Kemudian, lanjut Ratnawati, dalam konteks pengawasan tematik sangat perlu untuk didorong dan diusulkan ke Pemdaprov Jabar. Terlebih, gubernur terpilih periode 2025-2029 memiliki concern pada masalah kebudayaan. Sehingga programnya bukan hanya dari Kementerian Pariwisata saja. Tetapi untuk anggota DPRD pun dapat melaksanakan kegiatan serupa.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IVDPRD Provinsi Jawa Barat, H.Jenal Aripin Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) X meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta , program pengawasan tematik diartikan sebagai kerjasama dan sinergitas dengan para mitra komisi untuk mengakomodir kegiatan maupun program pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan mengefektifkan dan dampaknya dirasakan langsung masyarakat Jawa Barat.
"Pengawasan tematik ini sebagai program terobosan yang sangat positif, sangat bagus untuk diterapkan kepada mitra komisi yang menjadi fasilitatornya. Sehingga ini menjadi penguatan program pemerintah denga cara melibatkan langsung mitra komisi," pungkas kang HJA sapaan akrab legislator partai berlambang bintang mercy ini.(red/rie)