Caption : Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah saat memberikan keteranagn kepada media seusai pertemuan antara Komisi V DPRD Jabar bersama FKSS Jabar dan Disdik di ruang kerja Komisi V DPRD Provinsi Jabar, Senin (3/2/2025).
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar), Siti Muntamah mempertanyakan anggaran untuk menebus ijazah siswa yang masih ditahan sekolah swasta akibat menunggak bayaran.
Hal itu disampaikan Umi sapaan akrab Siti Muntamah kepada media, sesuai mengikuti pertemuan antara Komisi V DPRD Jabar bersama Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jabar dan Dinas Pendidikan (Disdik) di ruang kerja Komisi V DPRD Provinsi Jabar, Senin (3/2/2025).
Lebih lanjut dikatakan Umi politisi perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera , berdasarkan hasil pendataan sementara di sejumlah SMK di 14 Kabupaten/Kota di Jabar, total biaya yang harus dikeluarkan untuk menebus ijazah mencapai ratusan miliaran rupiah.
"Yang baru disampaikan data itu adalah SMK. Baru 14 Kota/Kabupaten (Kokab) saja, sudah membutuhkan Rp 720 miliar," ujar Siti Muntamah.
Pendataan ini, kata dia, masih terus dilakukan oleh Disdik dan FKSS. Namun, Siti Muntamah memprediksi, Pediksi Jabar tidak akan sanggup membayar semua tunggakan siswa yang ijazahnya masih ditahan sekolah swasta.
"Ini juga semua pada enggak tahu, nanti dibayarkan pakai anggaran dari mana. Takutnya sudah dibuat begini-begitu, ternyata enggak bisa dibayar, cuma dapat ramai dan saya juga kurang setuju kalau ini digaduhkan," katanya.
Adapun hasil sementara dari pertemuan bersama FKSS dan Disdik Jabar, kata dia, akan dibuat nota kesepahaman atau MoU antara pihak sekolah dengan orang tua siswa yang ijazahnya masih ditahan sekolah swasta.
"MoU antara sekolah dengan orang tua. Sekolah swasta ini memiliki peran yang sangat penting, untuk itu kita cari jalan keluar terbaiknya, untuk tetap memberikan kenyamanan, penghormatan sekaligus juga konsiderans dari apa namanya MoU yang sedang dibahas oleh Disdik," pungkasnya.(red/rie)
