Caption : Agus Satria Aktivis Anti Korupsi Jabar (foto istimewa)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Agus Satria Aktivis Anti Korupsi Jabar dan Ketua LSM Brantas wanwan mulywan meminta gubernur Jabar baru Kang Dedi Mulyadi/KDM segera melakukan evaluasi atas aset -aset yang digunakan terutama yang digunakan organisasi bentukan RK ketika jadi gubernur salah satunya Jabar Quick Response atau JQR .
Hal yang menjadi alasan berdasarkan kondisi di lapangan masih ada aset milik Pemprov Jabar yang digunakan JQR.
Kedua tokoh tersebut menyoroti JQR yang berdiri 18 September 2018,tidak lama setelah dirinya dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat.
Demikian hal tersebut diungkapkan Aktivis dari Manggala Garuda Putih ini kepada media di Bandung 8 Febuari 2025, Lebih lanjut dikatakannya sejak awal berdirinya JQR ditengarai sebagai wadah menampung para relawan pemenangan RK pasca Pilgub Jawa Barat 2018.
Berdirinya JQR sempat memicu polemik dan resistensi tersendiri. Karena tugasnya tumpang tindih dengan Tupoksi sejumlah perangkat daerah yang sdh eksis, seperti BPBD dan Dinsos.
Penggunaan dana APBD, pemanfaatan fasilitas milik daerah, baik berupa kendaraan dan bangunan, hingga CSR dari sejumlah BUMD/BUMN terkesan serampangan.
Jajaran JQR terkesan bergerak tanpa kordinasi kepada perangkat daerah terkait. Berlindung dan berkelit di balik nama Gubernur RK.
Meski nampak bermanfaat, tapi itu semua sejatinya adalah hasil kerja perangkat daerah. Karena JQR hanya numpang stiker.
 |
| Caption : Ketua LSM Brantas wanwan mulywan |
Selama ini Diskominfo lah yang "semangat" men-support JQR dari sisi fasilitas publikasi hingga aplikasi, misalnya : sapawarga.
Seolah seperti berhasil, padahal kenyataannya kegiatan JQR penuh dengan trial by error, tempat uji coba aplikasi, sekaligus ladang proyek siluman relawan JQR.
Untuk itu mereka meminta guna menegakan aturan dan akuntabilitas, maka ada baiknya bila dilakukan upaya audit awal terkait pemanfaatan dan penggunaan anggaran dan asset milik Pemprop Jabar.
Bilamana ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, maka ada baiknya dilakukan peningkatan statusnya menjadi audit investigasi.
Agus juga menyikapi statement Kadiskominfo Jabar Ika Mardiah ,yang mengatakan selama lima tahun, JQR juga sudah menjangkau 2.622 desa dari 605 kecamatan yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dan 166.547 penerima manfaat.
Menurutnya manajemen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi model dalam penanganan aduan masyarakat secara cepat dan tepat.
Yang saya anggap sebagi blunder dan datanya masih sangat sumir. Menjadi pintu masuk audit kegiatan JQR selama ini.**
