KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat Mengelar kegiatan diskusi media dengan tema "Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Bencana Alam" dan Buka Puasa Bersama bertempat di Rooftop DPRD Jabar Kamis, 20 Maret 2025.
Caption : Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono yang juga Ketua DPD PDIP Jabar,(kiri) saat menyampaikan materi saat kegiatan diskusi media dengan tema "Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Bencana Alam"di Rooftop DPRD Jabar Kamis, 20 Maret 2025.
Acara tersebut menghadirkan narasumber Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono yang juga Ketua DPD PDIP Jabar,Sekretaris DPD Ketut Sustiawan,Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar ,Ineu Purwadewi Sundari dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Barat, Edy Heriyadi. Diskusi ini dihari anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar,Struktur DPD PDIP Jabar dan rekan-rekan media.
Diskusi ini ini merupakan bentuk perhatian dari partai berlamabang banteng moncong putih ini menyikapi kondisi Jawa Barat yang dalam waktu terakhir ini mengalami bencana alam
Daerah Jawa Barat termasuk daerah rawan bencana,saan ini melihat Fenomena bencana hidrometeorologi terjadi akibat cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan lebat, angin kencang, dan petir. Dampaknya meliputi tanah longsor, pergerakan tanah, gelombang tinggi, banjir, dan banjir bandang.
Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Jawa Barat telah memicu sejumlah bencana alam, termasuk banjir dan longsor di Kota Bekasi,Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bekasi. Kondisi ini mendorong DPRD Jawa Barat untuk mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan pemetaan ulang Tata Ruang kondisi lingkungan serta mempercepat mitigasi bencana.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa upaya perlindungan lingkungan harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan lingkungan tidak hanya terbatas pada daerah tertentu saja, tetapi juga harus merata.
Ono menekankan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak boleh tebang pilih. Bukan hanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang harus bertanggung jawab, tetapi juga sektor swasta harus ditentukan secara tegas oleh Pemprov Jabar. “Semua pihak, baik pemerintah, BUMD, maupun perusahaan swasta, harus ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai ada yang lepas tangan, karena dampak kerusakan lingkungan dirasakan oleh semua”, ujar Ono.
Salah satu poin penting yang disampaikan dalam diskusi ini adalah mitigasi bencana. Ono menegaskan bahwa kesiapan menghadapi bencana alam harus dipersiapkan semaksimal mungkin untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Dengan kondisi geografis Jawa Barat yang beragam, ancaman seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan menjadi tantangan yang harus ditangani dengan strategi yang matang dan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat dan media.(rie/red)
