Caption : Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati didampingi anggota Oden Heryadi (kiri) dan Pradi Supriatna saat memberikan keteranagan kepada media seusai rapat.
BANDUNG BARAT.LENTERAJABAR.COM,- DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti Izin pembangunan Eiger Camp Kawasan Lindung Bandung Utara (KBU).di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong.Kabupaten Bandung Barat.
Pasalnya, pembangunan Eiger Camp dinilai merusak lingkungan. Apalagi aktivitas tersebut sudah mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati memastikan agenda rapat dengar bersama sejumlah dinas di Pemprov Jabar dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam mengeluarkan izin kepada PT Mitra Reka Buana selaku pengelola pembangunan Eiger Camp di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong.
Dalam rapat tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KBB memastikan bahwa pembangunan Eiger Camp sudah teregister dalam sistem OSS. Artinya pihak perusahaan sudah memenuhi semua dokumen perizinan yang harus ditempuh.
“Jadi pada prinsipnya semua kewajiban perusahaan dalam perizinan sampai keluar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sudah ditempuh. Masalahnya perizinan yang keluar apakah pelaksanaan di lapangan sesuai dengan site plan yang tertuang,” kata Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP KBB, Yusef Ahmad dalam rapat tersebut, Rabu (9/4/2025).
Rahmat Hidayat Djati ingin memastikan sistem yang ada di Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung Barat terkait perizinan pembangunan di kawasan lindung itu sejalan.
"Saya lihat Eiger Camp ini sudah mendapatkan izin dari DPMPTSP KBB, ada izin lingkungan hidupnya, AMDAL, Andalalin dari Dishub," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
"Tapi kita juga dapat temuan bahwa di lapangan yang dibangun banyak yang menyalahi dokumen dan tidak sesuai dengan izin yang di dapati," sambungnya.
Oleh karena itu, sambung Rahmat, pihaknya bakal segera meninjau lokasi pembangunan Eiger Camp untuk mengetahui penyebab aktivitas tersebut menyalahi aturan.
Pasalnya, pihaknya melihat persoalan ini seperti konflik antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung Barat.
"Tanggal 11 April 2025 kita akan memastikan ke lapangan termasuk hasil kajiannya dan berbarengan dengan KBB dan Provinsi. Kita yakini niatnya Gubernur Jabar itu baik. Tapi jangan sampai terlihat berjalan sendiri, tanpa ada dukungan dari birokrasi," ungkapnya.
Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys mengatakan, jika pun pembangunan Eiger Camp sudah sesuai dengan regulasi yang ada seperti yang diklaim DPMPTSP, itu hanya menunjukkan lemahnya pengawasan dari Pemkab Bandung Barat terhadap seluruh kegiatan yang ada.
“Kalau bicara teknis selalu bicara OSS, kita masih bicara KDB berapa persen yang dibangun. Tapi pelaksanaan di lapangan selalu jadi soal. Site plan yang ada di lapangan banyak yang tidak sesuai, berarti hanya mengeluarkan izinnya saja tapi tidak disertai dengan pengawasan,”tegasnya.
Pither menyoroti kebijakan Pemkab Bandung Barat beberapa tahun terakhir yang tak jarang menimbulkan masalah. Menurutnya hal tersebut menjadi pembelajaran bagi birokrasi untuk cermat dalam membuat kebijakan. Ia juga menantang dinas-dinas terkait, bisa membuktikan bahwa keluarnya izin Eiger Camp sudah sesuai peraturan yang berlaku.
Ditambahkan Pither politisi partai demokrat ini,kalau teknis berjalan sesuai prosedur itu tidak akan timbul masalah kedepannya. Siapkan semua dokumen nanti tanggal 11 kita turun ke lapangan. Kalau tidak benar kita serahkan ke Gubernur Jawa Barat, tapi ini tentu jadi catatan kinerja yang tidak bagus untuk KBB. Kita pastikan siapa yang salah di sini,” pungkas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Bandung Barat,meliputi Kecamatan Lembang, Cisarua, dan Parompong. (rie/red)
