Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ir.Hj, Prasetyawati, MM saat kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Serba Guna Tirta Sanita Ciseeng Jalan Raya Gunung Kapur Ciseeng, Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Rabu, (16/04/2025).
KABUPATEN BOGOR.LENTERAJABAR.COM,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ir.Hj, Prasetyawati, MM Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Bogor mendorong masyarakat Kabupaten Bekasi untuk lebih memahami dan memanfaatkan hak-haknya sebagai tenaga kerja, terutama dalam hal jaminan sosial.
Hal ini disampaikannya dalam kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bertempat di Gedung Serba Guna Tirta Sanita Ciseeng Jalan Raya Gunung Kapur Ciseeng, Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Rabu, (16/04/2025).
Dalam sambutannya, Bunda Pras sapaan akrab Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat ini,menjelaskan bahwa Perda tersebut hadir sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di berbagai sektor.
“Tenaga kerja bukan hanya mereka yang bekerja di pabrik atau perkantoran, tetapi juga semua yang menjalankan aktivitas produktif, termasuk ibu rumah tangga. Maka, mereka semua berhak atas perlindungan,” jelas Bunda Pras di hadapan peserta sosialisasi.
Ia juga menekankan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi penting sebagai perlindungan dasar ketika seorang pekerja menghadapi risiko kerja seperti kecelakaan, kehilangan pendapatan, hingga hari tua.
“Kami dari DPRD akan siap membantu dan mengawal proses agar masyarakat yang ingin mendaftar program jaminan sosial bisa didampingi. Negara hadir, dan masyarakat harus memanfaatkannya,” tambahnya.
Kegiatan ini disambut antusias oleh warga yang hadir, termasuk aparat desa, tokoh masyarakat, dan sejumlah kelompok perempuan yang selama ini belum tersentuh informasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan.(red/rie)
